Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP: Pemerintah Beri Akses Komnas HAM Lakukan Penyelidikan Pembangunan Waduk Bener di Wadas

Kompas.com - 11/02/2022, 17:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas mengenai proses pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas bersama Menko Polhukam Mahfud MD.

"Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas mengenai proses pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (11/2/2022).

"Juga untuk mendalami apabila ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut," lanjutnya.

Baca juga: Komisi III DPR Temui Gubernur dan Kapolda Jateng, Bahas Persoalan Desa Wadas

Dia pun menegaskan, proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran.

Untuk itu, Komnas HAM juga dipersilakan menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM di sana.

Jaleswari juga menekankan bahwa pendekatan persuasif dan pelibatan unsur-unsur masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan tidak terkecuali pembangunan Waduk Bener.

Hal itu menurutnya sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan.

"Proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya," tutur Jaleswari.

"Pendekatan demikian lah yang ke depan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener,” tambahnya.

Baca juga: Terjunkan 250 Personel ke Desa Wadas, Kapolda Jateng: Sudah Kita Tarik

Adapun rapat koordinasi bersama Menko Polhukam tersebut mendiskusikan beberapa hal. 

Mulai dari teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komnas HAM hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kelanjutan proyek Waduk Bener di Wadas akan dilakukan melalui dialog-dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun yang kontra.

Dia berjanji nantinya akan melibatkan atau meminta Komnas HAM untuk menjadi fasilitator.

“Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan,” ungkap Mahfud.

Baca juga: Mahfud Sebut Polri Lakukan Tindakan Terukur terhadap Penolak Tambang Wadas

Seperti diketahui, media sosial sempat ramai dengan tagar #WadasMelawan dan #SaveWadas.

Kata Wadas juga sempat menempati puncak trending di Twitter dengan ratusan ribu pembicaraan.

Hal ini berkaitan dengan kehadiran ratusan aparat kepolisian dengan senjata lengkap untuk mendampingi Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecematan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com