Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menjaga Keselamatan Nakes di Tengah Badai Covid-19 Omicron

Kompas.com - 11/02/2022, 16:54 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah lonjakan kasus infeksi Covid-19 varian Omicron, nasib para tenaga kesehatan (nakes) kembali menjadi sorotan.

Mereka adalah garda terdepan yang menghadapi keganasan virus itu. Mereka harus siaga 24 jam untuk menangani para pasien terinfeksi Covid-19.

Karena tugas itu, maka para nakes sangat rentan terinfeksi Covid-19. Yang dikhawatirkan adalah jika jumlah nakes yang tertular meningkat, maka kegiatan operasional fasilitas kesehatan seperti rumah sakit tentu bakal terganggu.

Menurut data yang dipaparkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tercatat ada 160 nakes di Indonesia terpapar Covid-19 selama periode 1 Januari-11 Februari 2022.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Mulai Ancam Faskes dan Nakes

Menurut Ketua PPNI Harif Fadhilah, jumlah nakes yang terpapar Covid-19 bisa lebih banyak karena beberapa nakes belum melaporkan diri melalui sistem pemantauan anggota.

"Dan sampai hari ini belum ada kegiatan koordinasi untuk penambahan tenaga kesehatan, belum ada informasi (rumah sakit) kekurangan tenaga kesehatan," ujarnya.

Harif mengatakan, mayoritas nakes yang terpapar Covid-19 mengalami gejala ringan dan tanpa gejala. Ia juga mengatakan, para nakes yang terpapar Covid-19 umumnya sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap dan vaksinasi booster.

Menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, perlu ada intervensi yang signifikan untuk bisa melandaikan kurva peningkatan kasus Omicron. Jika tidak, akan sangat berdampak terhadap kemampuan fasilitas kesehatan.

"Tidak mungkin faskes bergerak tanpa nakes," kata Hermawan.

Baca juga: Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, jika jumlah kasus Covid-19 pada kelompok nakes kian meningkat, layanan rumah sakit juga akan ikut terdampak. Padahal, dalam situasi seperti ini, layanan rumah sakit menjadi sangat krusial.

"Gelombang ini mulai mengancam nakes di rumah sakit. Kalau yang terinfeksi banyak dan mereka harus cuti, maka ketidaktersediaan nakes akan memengaruhi pelayanan," ujar Zubairi, dikutip dari akun Twitter-nya, @ProfesorZubairi, Senin (7/2/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com