Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persoalan di Desa Wadas, Pimpinan MPR: Jangan karena Kepentingan Nasional Kehilangan Pendekatan Manusiawi

Kompas.com - 10/02/2022, 17:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan pendekatan manusiawi dalam mengatasi persoalan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Muzani menegaskan, pendekatan yang manusiawi tidak boleh dihilangkan atas nama pembangunan sebagai kepentingan nasional.

"Kepentingan nasional adalah kepentingan di mana kemajuan pembangunan harus jalan tapi jangan hanya karena itu terus kemudian kita kehilangan kesabaran, kehilangan pendekatan yang lebih manusiawi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/2/2022), dikutip dari Tribunnews.com.

Politikus Partai Gerindra itu berpandangan, semua pihak semestinya belajar dari pembangunan infrastrutktur lainnya di era Presiden Joko Widodo yang menurutnya nyaris tidak ada masalah.

"Nah ini kenapa kemudian terjadi persoalan seperti ini? Ini kemudian yang disayangkan oleh kami dan banyak pihak juga menyayangkan itu," kata Muzani.

Ia pun mendorong semua pihak dapat menahan diri dan menyelesaikan persoalan ini dalam ruang dialog.

"Persoalan ini telah menimbulkan problem, saya berharap semua pihak menahan diri dan semuanya dapat menyelesaikan dalam satu meja supaya selesai," ujar Muzani.

Diketahui, persoalan di Desa Wadas dilatarbelakangi rencana pemerintah melakukan penambangan batu andesit di desa tersebut sebagai material pembangunan Bendungan Bener.

Persoalan tersebut menjadi sorotan setelah ratusan aparat bersenjata lengkap mendatangi Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022) untuk mendampingi pengukuran lahan di sana.

Sedikitnya 64 orang warga Desa Wadas ditangkap polisi karena dituding membawa senjata tajam dan bersikap provokatif saat proses pengukuran tanah oleh tim BPN di lokasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, seluruh warga Desa Wadas yang sempat diamankan ke Mapolres Purworejo pada Selasa (8/2/2022) sudah dipulangkan pada Rabu (9/2/2022).

Mahfud pun menegaskan, tidak ada upaya penyiksaan terhadap warga Wadas yang diamankan oleh polisi tersebut.

"Semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan," kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu sore.

Berita ini sudah tayang sebelumnya di Tribunnews dengan judul "Pimpinan MPR Minta Semua Pihak Menahan Diri Selesaikan Konflik Desa Wadas"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com