Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bangun Sektor KP, Menteri Trenggono Dorong Riset Perikanan di Perguruan Tinggi

Kompas.com - 30/09/2021, 11:28 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono menilai bahwa perguruan tinggi berperan penting dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan (KP) di Indonesia.

Sebab, menurut dia, perguruan tinggi memiliki bidang riset dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan unggul.

Perguruan tinggi tentu punya peran penting, khususnya dalam hal riset. Saya berharap riset paling bagus dilakukan di perguruan tinggi,” kata Trenggono melalui keterangan pers resmi, dikutip Kompas.com, Jumat (1/10/2021).

Adapun riset yang dibutuhkan saat ini, sambung Trenggono, ada di bidang perikanan budi daya. Subsektor ini dinilai menumbuhkan ketahanan pangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Sambut Indonesia Emas 2045, Kementerian KP Siapkan Riset Sosial Ekonomi

“Penangkapan di alam itu harus dibatasi untuk menjaga agar ekosistem laut tetap lestari,” ujarnya.

Ia melanjutkan, penjagaan laut agar tetap sehat harus dilakukan, demi kelangsungan makhluk hidup di bumi.

“Lautan menjadi penyuplai oksigen terbesar dan menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia,” tutur Trenggono.

Hal tersebut disampaikannya saat bertemu Rektor Universitas Riau (UNRI) Prof Aras Mulyadi dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Dr Agung Dhamar Syakti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP), Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Lindungi RI dari llegal Fishing, Kementerian KP Latih Pengawas Perikanan Pusat dan Daerah

Dalam kesempatan itu, Trenggono tidak lupa menjelaskan dua dari tiga terobosan Kementerian KP periode 2021-2024 terkait perikanan budi daya.

Salah satunya, kata dia, adalah pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset KP serta pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

“Kunci utama dari budi daya ini adalah masalah pakan. Ini yang saya minta peran perguruan tinggi, bagaimana melakukan substitusi pakan. Mudah-mudahan UNRI dan UMRAH berhasil melakukannya,” harap Trenggono.

Selain itu, dia melanjutkan, riset bisa menjurus ke berbagai komoditas perikanan budi daya dengan potensi dan nilai jual tinggi.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

“Ini bisa udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Nilai udang di pasar dunia, misalnya, berdasarkan data tahun 2020 itu ada di angka 23,24 miliar dollar Amerika Serikat (AS),” terangnya.

Kementerian KP saat ini bahkan menargetkan produksi udang nasional pada 2024 bisa mencapai 2 juta ton per tahun. Saat ini produksinya masih di bawah angka 1 juta ton.

Hal tersebut mengacu pada tingginya kebutuhan pasar dan potensi yang dimiliki Indonesia. Indonesia punya lebih dari 247.000 hektar (ha) tambak, tapi produktivitasnya belum optimal.

“Angka ini sangat besar. Harusnya kita menjadi produsen udang terbesar di dunia. Namun produktivitasnya hanya 0,6 ha padahal best practice bisa mencapai 40 juta ton per ha,” ungkap Trenggono.

Baca juga: Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Sementara itu, Rektor UNRI Prof Aras Mulyadi dan Rektor UMRAH Dr Agung Dhamar Syakti menyambut baik ajakan Menteri Trenggono untuk memperkuat rise-riset sektor perikanan yang digagas Kementerian KP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com