Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kompas.com - 18/09/2021, 12:15 WIB
Imalay Naomi Lasono,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berhasil meraih dua penghargaan pada ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021.

Acara yang diselenggarakan oleh Public Relation (PR) Indonesia Group tersebut menobatkan Kementerian KP sebagai Institusi Terpopuler di media digital untuk subkategori Kementerian dan Trenggono sebagai Pemimpin Terpopuler di media digital 2021 untuk subkategori Menteri.

Pemimpin Redaksi Humas Indonesia sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PR Indonesia Group Asmono Wikan mengatakan, keberhasilan Trenggono memenangkan penghargaan berkat kebijakan yang sangat tegas dan konsisten.

Baca juga: Skema Tambak Udang, Terobosan Ekonomi Biru dari Menteri Trenggono

Dengan demikian, ekosistem kelautan dan perikanan Indonesia dapat merasakan manfaat kebijakannya. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Itulah sebabnya, popularitas Menteri KP di media digital dalam pantauan kami sangat populer sekaligus bernada positif. Selamat untuk pencapaian Kementerian KP dalam AHI 2021,” kata Asmono dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/9/2021).

Ia melanjutkan, penilaian AHI 2021 dilakukan berdasarkan jumlah eksposur positif tertinggi di media digital.

Dalam hal tersebut, PR Indonesia bekerja sama dengan Kazee Digital Indonesia untuk melakukan monitoring pemberitaan ratusan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Total, ada 7.015 media online lokal, 962 media online nasional, dan 2.338 media online internasional yang dimonitor oleh PR Indonesia dan Kazee Digital Indonesia.

Baca juga: Berdayakan Rumput Laut dan Limbah Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Pupuk Hayati

Monitoring dilakukan sejak 1 Januari-30 Juni 2021 dengan menggunakan metode kuantitatif secara real-time dan analisis kuantitatif,” jelas Asmono.

Pada kesempatan yang sama, Trenggono menyampaikan terima kasih dan berjanji untuk terus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Dengan begitu, kebijakan yang dibuat oleh Kementerian KP sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan.

“Saya memang aktif berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan. Upaya ini ternyata diperhatikan teman-teman Humas Indonesia. Terima kasih atas penghargaannya,” kata Trenggono.

Asisten Khusus Bidang Media dan Komunikasi Publik Kementerian KP Doni Ismanto menambahkan, penghargaan dari Humas Indonesia dapat menjadi dorongan untuk terus berkarya bagi tim komunikasi Kementerian KP.

Baca juga: Jaga Kesehatan Laut, Menteri Trenggono Pastikan Perairan Indonesia Bebas Cantrang

Dengan demikian, Kementerian KP dapat mempertahankan reputasi sebagai kementerian yang dipercaya oleh publik dalam menjalankan amanah undang-undang serta menjaga dan mengelola sektor bahari.

“Sebuah kejutan dari teman-teman Humas Indonesia yang telah mengapresiasi kerja keras kami sehingga bisa meraih dua penghargaan di ajang AHI 2021. Semoga ini menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi agar pesan-pesan terkait sektor kelautan dan perikanan yang ingin disampaikan ke publik bisa tepat sasaran, serta sukses secara output dan outcome,” papar Doni.

Sebagai informasi, AHI 2021 merupakan ajang kompetisi kinerja humas pemerintah atau government public relations (GPR) di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, anak BUMN, dan BUMD se-Indonesia.

Ajang tersebut menjadi barometer pencapaian tertinggi kinerja departemen, biro, bagian humas, atau dinas komunikasi dan informatika.

Kehadiran AHI diharapkan dapat mendorong terciptanya humas yang strategis dan kontributif bagi reputasi positif segenap institusi publik dan perusahaan milik negara atau daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com