Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menilai Presiden Joko Widodo tengah dalam posisi dilematis mencari sosok pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurut Edhy, Presiden harus mengambil keputusan tegas dan menyingkirkan sikap dilematis demi mendapatkan figur yang berintegritas untuk merumuskan ulang agenda pembangunan kelautan.

"Dalam posisi ini Jokowi mesti berani mengambil sikap untuk melindungi dan menyelamatkan sumber daya laut agar dikelola untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Abdi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Abdi menilai, Presiden saat ini dilematis antara mengakomodasi kepentingan politik pragmatis atau mencari figur bersih.

Namun demikian, Presiden tetap harus bisa menunjuk orang yang benar-benar berintegritas supaya bisa membangun sistem pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonsia (SNTI), Kajadin berharap Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan dipilih Presiden adalah figur yang mempuyai rekam jejak yang baik.

Baca juga: KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

Selain itu, sosok tersebut juga harus mempunyai keberanian dalam mengambil terobosan mengenai pengelolan perikanan.

"Syarat kedekatan dengan nelayan bukan cuma jargon atau lips service, tapi yang penting adalah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan," kata Kajidin. 

Diberitakan, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Rabu (25/11/2020) malam.

Ia diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Baca juga: Kasus Edhy Prabowo, KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Ngabalin

Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra menyerahkan ihwal pengganti Edhy Prabowo sebagai kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, urusan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif presiden. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kita tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).