Kompas.com - 01/12/2020, 13:39 WIB
Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo belum memutuskan sosok yang akan mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan definitif menggantikan Edhy Prabowo yang tersangkut kasus hukum.

Namun demikian, penggantian itu akan segera dilakukan mengingat kursi tersebut kini diduduki oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan status ad interim atau sementara.

"Belum ada (pengganti definitif), tapi sepertinya akan segera karena kan (menteri) ad interim tidak bisa seterusnya dan KKP kementerian strategis sehingga perlu diisi pejabat definitif," kata Donny kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: ICW Pertanyakan Ucapan Luhut soal KPK Jangan Berlebihan Periksa Edhy Prabowo

Donny mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo tengah mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Edhy Prabowo.

Diharapkan, sosok pengganti tersebut sudah diputuskan sebelum tahun 2020 berakhir.

"Insya Allah mudah-mudahan sebelum akhir tahun, mudah-mudahan ya. Belum tentu (sebelum akhir tahun) tapi kita lihat aja," ujarnya.

Terkait sejumlah pihak yang menduga bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle atau perombakan kursi menteri-menteri lainnya, Donny tak bisa memastikan.

Donny mengatakan, penggantian menteri bergantung pada penilaian Jokowi. Sementara, kursi Menteri Perikanan dan Kelautan memang harus diisi lantaran menteri yang sebelumnya menjabat tersandung kasus hukum.

Baca juga: Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

"Kalau yang lain kan tentu saja tergantung penilaian presiden apakah memang kinerjanya baik menjalankan arahan presiden dan sebagainya. Jasi harus dipisah-pisah antara penggantian pos menteri KKP dengan kementerian-kementerian lainnya," kata dia.

Diberitakan, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) malam.

Ia diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai Menteri KP Ad Interim. gantikan Edhi Prabowo.

Baca juga: Pejabat Pemerintah Diminta Tak Ikut Campur Pemeriksaan Edhy Prabowo

Penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan juga disampaikan lewat Surat Edaran No : B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X