Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

Kompas.com - 01/12/2020, 13:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo belum memutuskan sosok yang akan mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan definitif menggantikan Edhy Prabowo yang tersangkut kasus hukum.

Namun demikian, penggantian itu akan segera dilakukan mengingat kursi tersebut kini diduduki oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan status ad interim atau sementara.

"Belum ada (pengganti definitif), tapi sepertinya akan segera karena kan (menteri) ad interim tidak bisa seterusnya dan KKP kementerian strategis sehingga perlu diisi pejabat definitif," kata Donny kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: ICW Pertanyakan Ucapan Luhut soal KPK Jangan Berlebihan Periksa Edhy Prabowo

Donny mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo tengah mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Edhy Prabowo.

Diharapkan, sosok pengganti tersebut sudah diputuskan sebelum tahun 2020 berakhir.

"Insya Allah mudah-mudahan sebelum akhir tahun, mudah-mudahan ya. Belum tentu (sebelum akhir tahun) tapi kita lihat aja," ujarnya.

Terkait sejumlah pihak yang menduga bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle atau perombakan kursi menteri-menteri lainnya, Donny tak bisa memastikan.

Donny mengatakan, penggantian menteri bergantung pada penilaian Jokowi. Sementara, kursi Menteri Perikanan dan Kelautan memang harus diisi lantaran menteri yang sebelumnya menjabat tersandung kasus hukum.

Baca juga: Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

"Kalau yang lain kan tentu saja tergantung penilaian presiden apakah memang kinerjanya baik menjalankan arahan presiden dan sebagainya. Jasi harus dipisah-pisah antara penggantian pos menteri KKP dengan kementerian-kementerian lainnya," kata dia.

Diberitakan, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) malam.

Ia diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai Menteri KP Ad Interim. gantikan Edhi Prabowo.

Baca juga: Pejabat Pemerintah Diminta Tak Ikut Campur Pemeriksaan Edhy Prabowo

Penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan juga disampaikan lewat Surat Edaran No : B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com