Kompas.com - 01/12/2020, 20:57 WIB
Maria Katarina Sumarsih, ibu dari BR Norma Irmawan alias Wawan, memberikan pernyataan saat memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMaria Katarina Sumarsih, ibu dari BR Norma Irmawan alias Wawan, memberikan pernyataan saat memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) sekaligus Keluarga Korban Semanggi I Maria Katarina Sumarsih mempertanyakan kelanjutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak sulit untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena secara yudisial dapat ditempuh melalui Pengadilan HAM ad hoc.

"Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu adalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM itu disahkan. Jadi sebelum tahun 2000, maka penyelesaiannya melalui pengadilan HAM ad hoc," kata Sumarsih dalam audiensi virtual bertajuk "Penyelesaian Kasus Semanggi I & II" Selasa (1/12/2020).

Baca juga: 1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

"Keputusannya mengatakan bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kesulitan di dalam proses yudisial. Tinggal bagaimana pemerintah ada kemauan untuk menyelesaikan atau tidak?" sambung ibunda Bernardinus Realino Norma Irmawan yang merupakan mahasiswa korban Semanggi I ini.

Audiensi virtual ini turut dihadiri Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani yang juga menyatakan tanggapannya terkait penyelesaian kasus Semanggi I dan II.

Sebelum Sumarsih berpendapat, Arsul lebih dulu mengungkapkan kesulitan yang dihadapi DPR dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, terkhusus keluarga korban Semanggi I dan II.

Salah satu hal yang ia sebut, karena DPR merupakan lembaga politik yang berbeda dengan lembaga hukum.

"DPR ini lembaga politik, beda dengan lembaga hukum di mana fokusnya itu pada hal-hal yang secara politis itu dinilai lebih strategis. Lalu realitasnya yang ada, pertama, di DPR Komisi 3 itu semua orang baru. Tentu kami bisa membongkar arsip-arsip lama, tapi itu juga butuh waktu lama," ujarnya.

Kedua, ia mengatakan bahwa posisi DPR yang merupakan lembaga legislatif tidak bisa memaksakan political will yang ada di lembaga eksekutif.

Mendengar jawaban Arsul, Sumarsih pun semakin meragukan keinginan pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Nasional
Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X