Gerindra Optimistis Jokowi Setuju Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa optimis Presiden Joko Widodo akan menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Sebab, ia menilai selama ini Jokowi juga kerap berbicara mengenai perbaikan sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya bergantung pada operasi tangkap tangan.

Salah satunya saat Jokowi berpidato dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus lalu.

"Ya saya optimis karena (revisi) ini membangun sistem. Karena kemarin beliau bangun sistem omongannya," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Revisi UU KPK Mengatur Pembentukan Dewan Pengawas, Begini Rinciannya

Wakil Ketua Komisi III DPR ini pun menegaskan bahwa revisi ini tidak berniat melemahkan KPK.

DPR justru ingin agar KPK menjadi lebih baik dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Misalnya penyadapan harus seizin dewan pengawas agar KPK tidak sewenang-wenang.

Lalu wewenang SP3 diberikan agar tak ada tersangka yang terkatung-katung nasibnya.

Oleh karena itu lah, Fraksi Gerindra turut mendukung revisi yang diusulkan badan legislasi DPR ini.

Baca juga: Presiden Jokowi Dianggap Memegang Kunci Revisi UU KPK

Ia yakin pemerintah termasuk Presiden akan mendukung penguatan KPK ini.

"Pak Jokowi ada mengkritik KPK tentang penahanan, OTT itu, itu harus dievaluasi lagi," kata Desmond.

Revisi UU KPK yang diajukan Baleg sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang ini. Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah.

Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.

Baca juga: Revisi UU MD3, Alat Pemuas Syahwat Parpol

Berdasarkan rapat Baleg pada 3 September 2019 dengan agenda pandangan fraksi-fraksi tentang penyusunan draf revisi UU KPK ada enam poin revisi UU KPK.

Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen.