Kejagung Tunjuk Tiga JPU untuk Kasus Mustofa Nahrawardaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung RI telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk kasus Mustofa Nahrawardaya.

Mustofa, yang merupakan Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dan menyebarkan hoaks melalui media sosial.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri, mengatakan, telah ditunjuk tiga orang Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca juga: Mustofa Nahrawardaya: Saya Yakin Bebas, Tenang Saja

"Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum yang beranggotakan tiga orang jaksa," ujar Mukri melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (29/5/2019).

Tim JPU tersebut bertugas mengikuti perkembangan penyidikan. Kini, Kejagung masih menunggu berkas perkara dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Terkait kasus ini, Mustofa ditangkap karena twit soal video viral sekelompok anggota Brimob mengeroyok warga di depan Masjid Al Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Menurut keterangan polisi, twit Mustofa tidak sesuai fakta.

Baca juga: Sebelum Lakukan Penangkapan, Polri Berkali-kali Ingatkan Mustofa Nahrawardaya

Melalui twitnya, Mustofa mengatakan bahwa korban yang dipukuli bernama Harun (15). Ia menyebutkan bahwa Harun tewas dipukuli.

Namun, informasi mengenai korban berbeda dengan keterangan polisi.

Menurut polisi, pria yang dipukuli dalam video itu adalah Andri Bibir. Polisi menangkap Andri karena diduga terlibat sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam aksi di depan Bawaslu.

Atas kejadian tersebut, Mustofa dijerat Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.