Mustofa Nahrawardaya: Saya Yakin Bebas, Tenang Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya, menyatakan yakin akan bebas.

Sebelumnya, Mustofa telah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian berdasarkan SARA dan menyebarkan hoaks melalui media sosial.

"Saya yakin bebas. Tenang saja. Tenang saja. Alhamdulillah sehat," ujar Mustofa, saat keluar dari gedung tahanan menuju ruang pemeriksaan, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Mustofa terlihat mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye, dengan tangan diikat borgol plastik.

Baca juga: Sebelum Lakukan Penangkapan, Polri Berkali-kali Ingatkan Mustofa Nahrawardaya

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Mustofa keluar sekitar pukul 11.20 WIB, dan didampingi Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul.

Dihubungi terpisah, Rickynaldo mengatakan, penyidik akan berkonsultasi dengan Mustofa perihal kesehatannya.

"Mau dikonsul apakah benar punya rematik dan apakah ada dokter khusus yang mau dipanggil. Bukan dipindahkan," ujar Rickynaldo ketika dihubungi oleh Kompas.com, Rabu.

Terkait kasus ini, Mustofa ditangkap karena twit soal video viral sekelompok anggota Brimob mengeroyok warga di depan Masjid Al Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Menurut keterangan polisi, twit Mustofa tidak sesuai fakta.

Baca juga: Penyidik Pertimbangkan Kondisi Kesehatan Mustofa Nahrawardaya

Dalam cuitannya, Mustofa mengatakan bahwa korban yang dipukuli bernama Harun (15). Ia menyebutkan bahwa Harun tewas dipukuli.

Namun, informasi mengenai korban berbeda dengan keterangan polisi.

Menurut polisi, pria yang dipukuli dalam video itu adalah Andri Bibir. Polisi menangkapnya karena diduga terlibat sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam aksi di depan Bawaslu.

Dalam surat penangkapan bernomor SP.Kap/61/V/ 2019/Dittipidsiber, Mustofa dijerat Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.