Sebelum Lakukan Penangkapan, Polri Berkali-kali Ingatkan Mustofa Nahrawardaya

Kompas.com - 28/05/2019, 17:50 WIB
Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/5/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKoordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul menyatakan polisi telah berkali-kali mengingatkan Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya, terkait unggahannnya di Twitter.

Ricky mengatakan, Polri telah berkali-kali mengingatkan Mustofa atas unggahannya yang berpotensi melanggar Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Saudara MN ini sudah pernah kami undang, kami panggil ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber, untuk diajak berkoordinasi, berkomunikasi dan diajak menyampaikan dampak yang akan muncul apabila menyebarkan akun-akun yang bersifat negatif itu sudah kami lakukan," ujar Ricky di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Penyidik Pertimbangkan Kondisi Kesehatan Mustofa Nahrawardaya

"Saudara MN ini bukannya dia yang tidak tahu Undang-Undang ITE ini, bukannya tidak tahu sanksi yang akan dia terima, bahkan dia bukan tidak tahu dampak yang akan ditimbulkan masyarakat seperti yang sudah disampaikan tadi beberapa akun itu," lanjut dia.

Ricky menambahkan, dalam kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian Polri tak langsung menindak pihak terkait.

Ricky mengatakan, Polri selalu memberi memberi peringatan terlebih dahulu, baru menindak.

Ia mengatakan, jika peringatan yang diberikan tak digubris, baru Polri menindak dengan menangkap dan memeriksa yang bersangkutan.

"Kami sudah melakukan upaya-upaya selanjutnya sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat akibat postingan ini. Terpaksa dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan berdasarkan laporan polisi dari masyarakat yang diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Siber," lanjut dia.

Baca juga: Mustofa Nahrawardaya Tersangka Ujaran Kebencian dan Penyebaran Hoaks, Ini Penjelasan Polri

Mustofa akan ditahan selama 20 hari ke depan.

Mustofa telah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian berdasarkan SARA dan menyebarkan hoaks melalui media sosial.

Ia sebelumnya ditangkap pada Minggu (26/5/2019) dini hari dan ditahan Senin (27/5/2019) sekitar pukul 02.30 WIB.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X