Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Damai, Kubu Sudding Bakal Gelar Munaslub Lengserkan Oesman Sapta

Kompas.com - 16/01/2018, 08:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura kubu Syarifudin Sudding menolak untuk melakukan konsolidasi dan berdamai dengan kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

Kubu ini akan segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti OSO.

"Dalam waktu dekat, kami akan selenggarakan munaslub. Paling lambat seminggu kedepan," kata Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana kepada Kompas.com, Selasa (16/1/2018).

Kubu Sudding sebelumnya sudah memberhentikan OSO dari posisi ketum Hanura. Sebaliknya, OSO yang didukung loyalisnya juga memecat Sudding dari posisi sekjen partai.

Namun, Dadang menegaskan bahwa kubunyalah yang memiliki kekuatan untuk melakukan pemberhentian dan munaslub karena didukung 27 DPD dan lebih dari 400 DPC.

"Maka, kemampuan untuk melakukan ada di kami, bukan di Pak OSO," kata dia.

Dadang mengatakan, setelah Munaslub terlaksana dan terpilih ketua umum definitif, partainya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(Baca juga: Kami Ingin Pak Wiranto Kembali Jadi Ketua Umum untuk Selamatkan Partai Hanura)

 

Ia berharap surat keputusan Menkumham yang baru bisa segera terbit sehingga kepengurusan yang baru bisa diakui KPU untuk mengikuti pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019.

Soal kubu OSO yang berharap ada konsolidasi menyikapi konflik internal ini, Dadang menegaskan, justru pemberhentian OSO sebagai ketum itu adalah bagian dari konsolidasi.

Sebab, kata dia, Hanura tidak mungkin meningkatkan elektabilitas dengan kondisi kepemimimpinan yang kemampuannya hanya satu, yaitu menebar ancaman pecat memecat kepada DPD dan DPC.

Atas dasar itu, DPD meminta DPP memberhentikan OSO sesuai Pasal 16 Ayat 1 ART.

"Berangkat dari pemberhentian OSO sebagai ketum, ruang untuk meningkatkan soliditas dan elektabilitas akan semakin tinggi," ucap Dadang.

Dadang memastikan nantinya loyalis OSO tidak disingkirkan selama menunjukkan kekompakan dan loyalitas terhadap Dewan Pembina, keputusan partai, serta AD/ART.

Dadang mengakui, salah satu penyebab dipecatnya OSO adalah terkait permasalahan mahar politik. Namun, ia enggan menjelaskan detail permasalahannya.

"Salah satunya (mahar politik), secara rinci biar Dewan Kehormatan yang akan mengungkapnya. Banyak pengambilan keputusan yang dilakukan semena-mana, tidak mengacu pada AD/ART," kata dia.

Kompas TV Pengurus Hanura kubu Oesman Sapta pun menyatakan penunjukan Daryatmo sebagai pelaksana tugas ketua umum tidak sah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com