Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Ribut Internal Jelang Pilkada, Kubu OSO Harap Ada Konsolidasi

Kompas.com - 15/01/2018, 19:21 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bak petir di siang bolong, kondisi internal Partai Hanura tiba-tiba memanas. Ada 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang dikabarkan tak lagi percaya kepada Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Meski kondisi memanas, Wakil Ketua Umum Partai Hanura l Gede Pasek Suardika ingin agar kondisi internal partainya kembali kondusif.

"Kami tetap berharap mungkin teman-teman sedang kumpul-kumpul, tapi kami harapkan segera konsolidasi," ujarnya di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Menurut Pasek, konsolidasi internal perlu segera dilakukan pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini. Pekan lalu, MK memutuskan bahwa partai politik Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

(Baca juga: Hanura Khawatir Konflik Internal Ganggu Kesiapan Hadapi Tahun Politik)

Kondisi internal yang tidak kondusif dikhawatirkan akan mengganggu persiapan Partai Hanura untuk dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau memang ingin menyelamatkan kapal yang sedang berlayar ini," kata Pasek.

Sementara itu OSO menunjukan sikap yang juga keras. Ia mengatakan akan melawan segala bentuk upaya pelemahan Hanura yang dilakukan oleh sejumlah kader.

Meski begitu, ia juga tetap membuka pintu untuk tetap merangkul kader yang punya kontribusi positif kepada Hanura.

Sebelumnya, sejumlah pengurus Partai Hanura memutuskan untuk memberhentian OSO dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya.

(Baca juga: Drama Hanura: Sekjen Pecat Ketum, Ketum Pecat Sekjen)

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Namun, keputusan itu ditentang oleh kubu OSO. Pemberhentian OSO dinilai tak sesuai skema yang diatur oleh AD/ART partai, yaitu dengan Munas atau Munaslub.

Oleh karena itu, sebagian anggota tetap mengakui OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura berdasarkan amanat munaslub pada akhir 2016 silam.

Kompas TV Oesman Sapta Oddang dinilai telah melanggar aturan partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com