Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Hanura Sebut Oesman Sapta Langgar AD/ART Partai

Kompas.com - 15/01/2018, 15:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan, Ketua Umum Hanura Oesma Sapta Odang melanggar sejumlah AD/ART partai.

Karena itu, ia dan sejumlah pengurus partai menandatangani mosi tidak percaya untuk memecat OSO sapaan Oesman Sapta.

"Ya, ada beberapa hal. Ada pelanggaran AD/ART. Tapi itu masih perlu dibuktikan. Jadi, ya tetap untuk kami menyelematkan partai," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

(Baca juga : Pengurus Hanura Ajukan Mosi Tak Percaya, Oesman Sapta Diberhentikan)

Menurut dia, pelanggaran AD/ART yang dilakukan OSO cukup fatal sehingga 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan lebih dari 400 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mengajukan mosi tidak percaya untuk memberhentikan OSO dari jabatan Ketua Umum Hanura.

Namun, saat ditanya bentuk pelanggarannya, Nurdin enggan menjawab dan akan menyampaikannya nanti setelah dirapatkan.

Ia juga mengatakan partainya bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum definitif pengganti OSO.

(baca: Drama Hanura: Sekjen Pecat Ketum, Ketum Pecat Sekjen)

Ihwal pergantian ketua umum, Nurdin mengklaim sudah mengkonsultasikannya ke Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto.

"Ya, nanti akan ada Munaslub dalam waktu dekat. Saya kira semuanya udah dikonsultasikan ya, tapi yang penting adalah bagaimana Partai Hanura harus bisa diselamatkan. Itu aja," lanjut dia.

Oesman melawan

Oesman sebelumnya menyatakan tidak akan tinggal diam dengan aksi sejumlah pengurus partainya yang menunjuk Daryatmo sebagai Plt Ketua Umum Hanura.

(baca: Oesman Sapta: Yang Merusak Partai Pasti Akan Kami Lawan dan Tertibkan)

"Saya tidak peduli apa yang diakukan oleh sekelompok orang-orang yang kecil, yang ingin merusak partai pasti akan kami lawan dan tertibkan," ujarnya usai rapat koordinasi di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin.

OSO membantah berbagai kabar yang menyebutkan bahwa ia mewajibkan para calon legislatif yang akan maju dari Hanura menyhkan mahar politik kepada dirinya.

OSO menegaskan bahwa partainya akan menindak tegas kader-kader yang dianggap merusak Hanura. Ia memastikan tidak akan menerima lagi kader yang jelas-jelas melakukan kesalahan.

"Kalau mereka insaf, pertanyaan ini menyedihkan. Kami kan begini. Kilami kan pakai hati nurani kalau kami mencontohkan, partai nurani salah. Kalau yang salah ditindak, kalau yang bagus kami teruskan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com