JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon sempat membicarakan kembali rencana pembangunan gedung DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Obrolan tersebut dilakukan secara informal saat keduanya bertemu di acara pelantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Waktu kemarin saya bicara dengan Menteri PU," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Saat ini posisi DPR masih menunggu hasil kajian dari PUPR, sehingga belum ada kepastian pembangunan gedung.
Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa pihak PUPR masih melakukan kajian kelayakan gedung Nusantara I DPR saat ini. Pihaknya belum masuk kepada kajian apakah DPR memerlukan gedung baru atau cukup renovasi.
(Baca juga: Kementerian PUPR Segera Keluarkan Rekomendasi untuk Gedung Baru DPR)
Terkait hal tersebut, Fadli menilai renovasi bisa sekalian dengan pembangunan gedung. Sebab, menurut dia, gedung DPR saat ini kurang memadai dengan kapasitas 800 orang sedangkan jumlah orang saat ini jauh lebih banyak.
"Jadi cukup banyak kekurangan space," tuturnya.
Terkait pembangunan, Fadli menegaskan, pihaknya siap jika proyek dikerjakan oleh pemerintah dan BUMN. Jika perlu, kata dia, proyek disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak ada yang menyalahgunakan.
"Kalau perlu kami enggak perlu tahu. Pemerintah kek yang bangun, BUMN kek yang bangun, yang penting gedung itu ada. Memang anggota DPR yang bangun? Kan enggak. Ini kan kuasa anggaran di Sekjen," ucap Fadli.
(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)
Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat meloloskan anggaran tahap awal pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 601 miliar.
Keinginan para wakil rakyat untuk berkantor di tempat baru itu dalam waktu dekat segera terwujud.
Dalam pagu anggaran 2018, DPR mendapatkan alokasi Rp 5,7 triliun atau naik dari sebelumnya yaitu Rp 4,3 triliun.
Namun, pembangunan gedung baru memasuki tahap berikutnya setelah kajian Kementerian PUPR dikeluarkan.