Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PUPR Segera Keluarkan Rekomendasi untuk Gedung Baru DPR

Kompas.com - 22/11/2017, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR sebentar lagi akan mengeluarkan rekomendasi terkait rencana pembangunan gedung baru DPR.

"Mudah mudahan satu-dua hari ini, minggu-minggu ini mudah-mudahan bisa dilaporkan ke saya," kata Basuki saat ditanya kapan rekomendasi akan dikeluarkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Ia menambahkan, ada kajian yang telah dilakukan kementeriannya, yakni terkait keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Gedung Nusantara I DPR.

Terkait kenyamanan, ia mengatakan, kementeriannya telah mengkaji perbandingan luas ruangan dengan junlah orang di gedung tersebut. Namun, saat ditanya hasilnya ia enggan menjawab.

(Baca juga: Menteri PUPR: DPR Enggak Harus Bangun Gedung Baru dari Nol)

Kajian tersebut, kata dia, merupakan bagian dari program kerja kementeriannya sehingga tidak membutuhkan anggaran yang baru.

"Untuk kenyamanan, sekarang satu anggota misalnya 10 meter persegi. Padahal butuhnya 20 meter persegi. Berarti dua ruangan jadi satu, direhab, kan bisa begitu. Sisanya mungkin bangun baru untuk kenyamanan, tergantung nanti," kata Basuki.

"Ya nanti rekomendasinya apakah membangun gedung baru ataukah (tidak), tapi yang lama ini kan pasti harus bisa dimanfaatkan juga, enggak mungkin ini dikosongin," ujar dia.

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).KOMPAS/PRIYOMBODO Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebelumnya mengatakan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meninjau ulang kondisi Gedung DPR.

Tinjauan dilakukan untuk memastikan kondisi gedung yang dikabarkan miring.

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Hasil tinjauan akan menjadi rekomendasi dari kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR.

Taufik mengatakan, pada Rabu (23/8/2017) kemarin, Setjen DPR telah mengirim surat kepada Kementerian PUPR.

"Makanya sekarang pimpinan menyerahkan sepenuhnya kepada Kesekjenan bagaimana nasib tindak lanjutnya seperti apa," ujar Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Kompas TV Alokasi anggaran DPR dalam APBN masih tetap 5,7 triliun rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com