Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PUPR Segera Keluarkan Rekomendasi untuk Gedung Baru DPR

Kompas.com - 22/11/2017, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR sebentar lagi akan mengeluarkan rekomendasi terkait rencana pembangunan gedung baru DPR.

"Mudah mudahan satu-dua hari ini, minggu-minggu ini mudah-mudahan bisa dilaporkan ke saya," kata Basuki saat ditanya kapan rekomendasi akan dikeluarkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Ia menambahkan, ada kajian yang telah dilakukan kementeriannya, yakni terkait keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Gedung Nusantara I DPR.

Terkait kenyamanan, ia mengatakan, kementeriannya telah mengkaji perbandingan luas ruangan dengan junlah orang di gedung tersebut. Namun, saat ditanya hasilnya ia enggan menjawab.

(Baca juga: Menteri PUPR: DPR Enggak Harus Bangun Gedung Baru dari Nol)

Kajian tersebut, kata dia, merupakan bagian dari program kerja kementeriannya sehingga tidak membutuhkan anggaran yang baru.

"Untuk kenyamanan, sekarang satu anggota misalnya 10 meter persegi. Padahal butuhnya 20 meter persegi. Berarti dua ruangan jadi satu, direhab, kan bisa begitu. Sisanya mungkin bangun baru untuk kenyamanan, tergantung nanti," kata Basuki.

"Ya nanti rekomendasinya apakah membangun gedung baru ataukah (tidak), tapi yang lama ini kan pasti harus bisa dimanfaatkan juga, enggak mungkin ini dikosongin," ujar dia.

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).KOMPAS/PRIYOMBODO Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebelumnya mengatakan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meninjau ulang kondisi Gedung DPR.

Tinjauan dilakukan untuk memastikan kondisi gedung yang dikabarkan miring.

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Hasil tinjauan akan menjadi rekomendasi dari kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR.

Taufik mengatakan, pada Rabu (23/8/2017) kemarin, Setjen DPR telah mengirim surat kepada Kementerian PUPR.

"Makanya sekarang pimpinan menyerahkan sepenuhnya kepada Kesekjenan bagaimana nasib tindak lanjutnya seperti apa," ujar Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Kompas TV Alokasi anggaran DPR dalam APBN masih tetap 5,7 triliun rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com