Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gedung Baru DPR, Fahri Hamzah Bantah Anggaran Rp 601 Miliar Hanya untuk Konsultan

Kompas.com - 30/10/2017, 12:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah bila anggaran sebesar Rp 601 miliar hanya untuk perencanaan dalam membangun gedung baru untuk anggota DPR.

"Ndak bener itu. Saya juga bingung, kok bisa konsultan dibilang Rp 600 miliar. Enggak mungkin lah konsultan sampai segitu. Konsultan paling Rp 30 miliar, paling banyak," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Fahri mengatakan, anggaran tersebut untuk perencanaan dan pembangunan konstruksi tahap awal sekaligus.

Ia menambahkan, anggaran tersebut terkategorikan tahun jamak (multiyears) sehingga diputuskan untuk dianggarkan sebesar Rp 601 miliar di awal.

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Namun, saat ditanya total anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung baru, Fahri mengaku tak mengetahuinya.

"Iya multiyears. Ini buat tahun pertama," ucap Fahri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyebutkan, anggaran Rp 601 miliar merupakan anggaran untuk perencanaan penataan Kompleks Parlemen, salah satunya pembangunan gedung baru.

"Sekarang ini keluar anggaran Rp 601 miliar ini untuk konsultan perencanaan. Tidak hanya perencanaan gedung, tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

(Baca: Pimpinan DPR: Rp 601 Miliar untuk Perencanaan Pembangunan Parlemen)

Agus menambahkan, pembangunan Gedung DPR memerlukan perencanaan yang matang. Penataan Kompleks Parlemen, menurut dia, sangat diperlukan agar DPR lebih representatif dan tertata.

Ia bersyukur rencana pembangunan gedung baru bisa dianggarkan pada APBN 2018. Sebab, pengajuan anggaran telah dilakukan sejak lama namun tak kunjung mendapat persetujuan pemerintah.

"Terbukti bukan hanya persetujuan, tetapi juga yang mengajukan dari Kementerian Keuangan," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Kompas TV Alokasi anggaran DPR dalam APBN masih tetap 5,7 triliun rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com