Gedung Baru DPR, Fahri Hamzah Bantah Anggaran Rp 601 Miliar Hanya untuk Konsultan - Kompas.com

Gedung Baru DPR, Fahri Hamzah Bantah Anggaran Rp 601 Miliar Hanya untuk Konsultan

Rakhmat Nur Hakim
Kompas.com - 30/10/2017, 12:26 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah bila anggaran sebesar Rp 601 miliar hanya untuk perencanaan dalam membangun gedung baru untuk anggota DPR.

"Ndak bener itu. Saya juga bingung, kok bisa konsultan dibilang Rp 600 miliar. Enggak mungkin lah konsultan sampai segitu. Konsultan paling Rp 30 miliar, paling banyak," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Fahri mengatakan, anggaran tersebut untuk perencanaan dan pembangunan konstruksi tahap awal sekaligus.

Ia menambahkan, anggaran tersebut terkategorikan tahun jamak (multiyears) sehingga diputuskan untuk dianggarkan sebesar Rp 601 miliar di awal.

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Namun, saat ditanya total anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung baru, Fahri mengaku tak mengetahuinya.

"Iya multiyears. Ini buat tahun pertama," ucap Fahri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyebutkan, anggaran Rp 601 miliar merupakan anggaran untuk perencanaan penataan Kompleks Parlemen, salah satunya pembangunan gedung baru.

"Sekarang ini keluar anggaran Rp 601 miliar ini untuk konsultan perencanaan. Tidak hanya perencanaan gedung, tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

(Baca: Pimpinan DPR: Rp 601 Miliar untuk Perencanaan Pembangunan Parlemen)

Agus menambahkan, pembangunan Gedung DPR memerlukan perencanaan yang matang. Penataan Kompleks Parlemen, menurut dia, sangat diperlukan agar DPR lebih representatif dan tertata.

Ia bersyukur rencana pembangunan gedung baru bisa dianggarkan pada APBN 2018. Sebab, pengajuan anggaran telah dilakukan sejak lama namun tak kunjung mendapat persetujuan pemerintah.

"Terbukti bukan hanya persetujuan, tetapi juga yang mengajukan dari Kementerian Keuangan," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Kompas TV Alokasi anggaran DPR dalam APBN masih tetap 5,7 triliun rupiah.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRakhmat Nur Hakim
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM