Salin Artikel

Bertemu Menteri PUPR, Fadli Zon Sempat Bahas Pembangunan Gedung DPR

Obrolan tersebut dilakukan secara informal saat keduanya bertemu di acara pelantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Waktu kemarin saya bicara dengan Menteri PU," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Saat ini posisi DPR masih menunggu hasil kajian dari PUPR, sehingga belum ada kepastian pembangunan gedung.

Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa pihak PUPR masih melakukan kajian kelayakan gedung Nusantara I DPR saat ini. Pihaknya belum masuk kepada kajian apakah DPR memerlukan gedung baru atau cukup renovasi.

Terkait hal tersebut, Fadli menilai renovasi bisa sekalian dengan pembangunan gedung. Sebab, menurut dia, gedung DPR saat ini kurang memadai dengan kapasitas 800 orang sedangkan jumlah orang saat ini jauh lebih banyak.

"Jadi cukup banyak kekurangan space," tuturnya.

Terkait pembangunan, Fadli menegaskan, pihaknya siap jika proyek dikerjakan oleh pemerintah dan BUMN. Jika perlu, kata dia, proyek disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak ada yang menyalahgunakan.

"Kalau perlu kami enggak perlu tahu. Pemerintah kek yang bangun, BUMN kek yang bangun, yang penting gedung itu ada. Memang anggota DPR yang bangun? Kan enggak. Ini kan kuasa anggaran di Sekjen," ucap Fadli.

Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat meloloskan anggaran tahap awal pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 601 miliar.

Keinginan para wakil rakyat untuk berkantor di tempat baru itu dalam waktu dekat segera terwujud.

Dalam pagu anggaran 2018, DPR mendapatkan alokasi Rp 5,7 triliun atau naik dari sebelumnya yaitu Rp 4,3 triliun.

Namun, pembangunan gedung baru memasuki tahap berikutnya setelah kajian Kementerian PUPR dikeluarkan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/06365321/bertemu-menteri-pupr-fadli-zon-sempat-bahas-pembangunan-gedung-dpr

Terkini Lainnya

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke