Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR: DPR Enggak Harus Bangun Gedung Baru dari Nol

Kompas.com - 16/11/2017, 06:44 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa audit terhadap rencana DPR yang ingin membangun gedung baru telah selesai dilakukan.

Tujuan audit tersebut tak lain adalah untuk mengetahui tiga hal, yakni keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

"Jadi, sudah dilakukan auditnya. Ini cuma belum keluar dari tim litbang. Kalau sudah keluar ke saya nanti saya sampaikan. Pasti ada rekomendasi," ujar Basuki di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, (15/11/2017).

Menurut Basuki, pembangunan gedung baru parlemen itu tak bisa dilakukan tanpa ada rekomendasi dari kementeriannya untuk DPR, bahkan termasuk dari Presiden.

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Rekomendasi tersebut bisa keluar kata Basuki, sangat dipengaruhi hasil audit akan keamanan, keselamatan dan kenyamanan yang dilakukan pihaknya.

"Kecuali mau bangun sendiri. Kalau gedung negara biasanya rekomendasi dari PU. Kepolisian mau bikin, BNN mau bikin rekomendasi dari PU," ucap dia.

Karena itu, kata Basuki, pembangunan gedung wakil rakyat baru itu sangat tergantung tiga hasil audit. Jika tidak terpenuhi maka para wakil rakyat tak boleh membangun gedung baru.

"Tergantung tiga hal tadi. Apakah secara struktur aman enggak? fasilitas keselamatannya bagaimana, dan kenyamanannya? Tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau tiga-tiganya enggak terpenuhi pasti butuh bangun baru," kata dia.

(Baca juga: Anggaran Gedung Baru DPR Dikhawatirkan Cair karena "Politik Balas Budi" Pemerintah)

Dengan dasar tersebut, maka para wakil rakyat hanya bisa melakukan renovasi gedung parlemen.

"Bisa yang lama direhabilitasi. Misalnya, dulu dibangun satu orang anggota berapa staf, sekarang lima atau tujuh. Berarti ada kekurangan sekian," kata Basuki.

"Itu harus digunakan, masa dibuang? Kan masih aman, makanya dioptimalisaikan. Misal kalau masih aman tapi enggak selamat, ya liftnya diganti, tangga darurat dibersihkan," ujar Basuki.

"Kan bisa direnovasi kalau masih aman harus dimanfaatkan. Enggak harus bangun dari 0, tapi dioptimalisasikan," tutur dia.

Kompas TV Alokasi anggaran DPR dalam APBN masih tetap 5,7 triliun rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com