JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, menilai, permintaan Atut agar bawahannya menunjukkan loyalitas adalah hal yang wajar.
Hal itu dikatakan tim pengacara Atut saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/7/2017).
"Perintah loyal adalah hal yang wajar terhadap pimpinan dan atasan," ujar salah satu pengacara Atut, saat membacakan nota pembelaan (pleidoi).
Menurut pengacara Atut, tanpa loyalitas, bawahan akan bertindak sendiri-sendiri sehingga tujuan pemimpin tidak akan tercapai.
Dalam hal ini, loyalitas terhadap Atut berarti loyalitas untuk mendukung kebijakan demi mencapai tujuan Pemerintah Provinsi Banten.
Baca: Membela Diri Sambil Menangis, Atut Mengaku Khilaf Korupsi
Menurut pengacara, loyal yang dimaksud bukan kepada pribadi Atut, melainkan pada pekerjaan.
Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan bermula sejak Atut menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten dan Gubernur Banten definitif pada periode 2007-2012.
Atut selalu meminta kepada bawahannya untuk selalu loyal dan patuh atas segala perintahnya.
Atut juga meminta hal serupa dilakukan terhadap perintah adik kandungnya, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang merupakan pemiliki dan Komisaris PT Balipasific Pragama.
Salah satu bawahan Atut yang juga diminta komitmen loyalitasnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Djadja Buddy Suhardja.
Baca: MA Perberat Vonis Atut Jadi Tujuh Tahun Penjara
Dalam sebuah pertemuan pada pertengahan 2006, Atut mengarahkan Djadja agar setiap proses pengusulan anggaran maupun pelaksanaan proyek pekerjaan di Dinas Kesehatan Banten dikoordinasikan dengan Wawan. Hal itu kemudian ditaati oleh Djadja.
Atut juga memerintahkan semua anak buahnya untuk menandatangani surat pernyataan loyalitas menggunakan materai. Penandatanganan surat itu dikoordinasikan oleh Wawan.
Hal itu diakui Djadja Buddy Suhardja, saat bersaksi untuk Atut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
