Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Maju Ketum Urusan Nomor Dua

Kompas.com - 25/01/2016, 10:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, belum mau memastikan apakah dirinya akan maju kembali jika Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar akhirnya digelar.

Menurut dia, persaingan menuju kursi ketua umum bukanlah hal yang begitu penting.

"Urusan seperti itu (maju ketum) nomor dua, yang penting kami pastikan dulu munaslub akan diajukan bersama-sama," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Minggu (24/1/2016).

(Baca: Dukungan Tokoh Muda Golkar Maju sebagai Caketum Menguat)

Agung mengapresiasi niat Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, yang bersedia menggelar munaslub. Namun, jadi atau tidaknya munaslub ini baru akan ditentukan oleh DPD Golkar tingkat I beserta organisasi sayap Partai Golkar.

Jika dua pertiga dari perwakilan daerah dan organisasi sayap menghendaki munaslub, maka Aburizal tak akan menolak. Agung berpesan agar munaslub diselenggarakan secara demokratis dengan turut mengakomodasi kedua kubu.

(Baca: Nasihat Habibie di Tengah Wacana Suksesi Golkar)

"Munaslub harus dilakukan sesuai dengan kepengurusan bersama, penyelenggara bersama, aturan bersama, peserta bersama secara demokratis. Kalau itu dilaksanakan, siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum kami legowo dan menghargai pilihan karena ada semangat rekonsiliasi," ucap Agung.

Aburizal sebelumnya menegaskan, dia tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum jika musyawarah nasional luar biasa digelar. Menurut Aburizal, masih banyak kader muda partai yang mampu menjadi pimpinan baru.

(Baca: Aburizal Bakrie: Saya Mohon Waktu untuk Bisa Shalat Istikharah)

Tidak hanya itu, Aburizal bahkan mengajak Agung Laksono tidak perlu maju sebagai ketua umum.

"Kalau rapimnas memutuskan diadakannya munaslub, saya tentu tidak akan maju lagi. Saya kira, saya dan Pak Agung enggak usah lagilah," ujar Aburizal di Jakarta Convention Center, Minggu (24/1/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

Nasional
Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Nasional
KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

Nasional
Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com