Pergeseran Konfigurasi Penguasaan Partai

JAKARTA, KOMPAS - Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak periode 9 Desember 2015 menyiratkan perubahan konfigurasi kemenangan partai-partai politik yang cenderung dikuasai partai-partai pendukung pemerintah pusat.

Analisis terhadap data Komisi Pemilihan Umum yang menampilkan 802 pasangan calon bersaing di 261 daerah penyelenggara pilkada menunjukkan, PDI-P menjadi parpol yang meraih jumlah kemenangan terbesar. Dari sekitar 252 pasangan calon yang resmi diusung partai ini, setidaknya 125 pasangan calonnya meraih kemenangan. Selanjutnya, diikuti Partai Nasdem, Gerindra, PKS dan PAN, Demokrat, PKB, Hanura, Partai Golkar, PKPI, PBB, serta PPP.

Membandingkan dengan konfigurasi urutan kemenangan parpol dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, hasil yang dicapai tiap partai dalam ajang kontestasi di tingkat daerah ini tak identik sama. Kecuali posisi kemenangan PDI-P dan Gerindra, beberapa partai yang tergolong papan atas dalam pilkada periode kali ini tak mampu mempertahankan kedudukannya. Demokrat, misalnya, di posisi ke-6 di bawah Nasdem, PAN, dan PKS. Bahkan, Partai Golkar yang hingga kini masih dibelit konflik internal harus memanen "buah pahit" dari ketidaksolidannya. Pada pilkada kali ini, Golkar terpuruk di urutan ke-9. Begitu pula PPP yang masih berkonflik justru menjadi juru kunci.

Pada sisi yang lain, ada kecenderungan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menuai hasil. Selain PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, juga PKPI mampu memenangkan pasangan calon dalam jumlah signifikan. Dari semua partai pendukung pemerintah, prestasi Nasdem tergolong menonjol dan mampu menduduki urutan kedua meraih kemenangan. Begitupun PKPI, yang pada Pileg 2014 berada pada posisi terakhir, kini mengungguli kemenangan PPP dan PBB. Bahkan, PAN yang belakangan mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla juga memenangkan hingga 88 pasangan calon yang didukungnya dan mendudukkan PAN urutan keempat.

Semakin banyak kemenangan calon yang didukung partai-partai pendukung pemerintah, bagi kepentingan pemerintah pusat, tentu positif. Secara ideal, kondisi demikian mengindikasikan potensi keselarasan yang minim resistensi saat melaksanakan program pusat hingga ke daerah lewat kehadiran kepala daerah yang didukung partai pendukung pemerintah. Akhirnya, kelancaran dan terwujudnya program pembangunan di tiap daerah dengan sendirinya mempercepat perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat.