Pergeseran Konfigurasi Penguasaan Partai

Sebagai gambaran, PDI-P memang mampu mendudukkan dirinya sebagai partai paling terbanyak memenangkan pasangan calon. Namun, hasil kajian menunjukkan, produktivitas kemenangan PDI-P tercatat 49,6 persen. Artinya, dari keseluruhan calon yang diusung PDI-P, hampir separuh yang berhasil jadi pemenang. Sebaliknya, separuhnya menderita kekalahan. Proporsi tersebut bukan yang tertinggi di antara parpol lainnya. Produktivitas kemenangan tertinggi dalam pilkada dicapai PKS yang mampu memenangkan 50,9 persen dari 173 pasangan calon yang diusungnya. Menyusul di posisi kedua Nasdem dan PDI-P. Adapun produktivitas kemenangan terendah diduduki Hanura. Partai-partai besar seperti Golkar dan Demokrat pun hanya meraih tak lebih dari 41 persen dari semua pasangan calon yang diusungnya.

Disfungsi kepartaian?

Di tengah kritik terhadap eksistensi fungsi partai, hasil pilkada ini dapat menjadi catatan keberhasilan partai. Sebagai contoh, hasil pilkada menunjukkan parpol masih signifikan dalam ajang kontestasi politik. Terbukti, pasangan calon yang didukung partai lebih banyak jadi pemenang dibandingkan calon perorangan. Namun, kesan partai masih sebatas kendaraan politik bagi pasangan calon, dan bukan menciptakan pasangan calon yang siap uji, masih belum terbantahkan.

Fenomena demikian tampak kontras jika dilihat dari betapa minimnya partai yang mengusung pasangan calon kepala daerah secara tunggal tanpa tambahan dukungan parpol. Tengok saja, dari 264 ajang pilkada, PDI-P jadi partai yang paling banyak mencalonkan kepala daerah (23 pasangan) tanpa tambahan dukungan parpol lain. Dari jumlah itu, 14 daerah berhasil dimenangi PDI-P. Kondisi yang agak berbeda terjadi pada partai-partai besar lainnya. Sekalipun memungkinkan untuk mencalonkan kadernya secara tunggal, tanpa perlu dukungan partai lain, tetapi pola-pola koalisi dukungan lebih banyak dilakukan. Gerindra, misalnya, partai yang memiliki beberapa kesempatan mencalonkan secara tunggal, hanya mencalonkan 1 pasangan. Demokrat mencalonkan 6 pasangan yang diusungnya secara tunggal dan hasilnya hanya 2 pasangan yang menang. Golkar yang mencalonkan 12 pasangan, tak satu pun menang.

Dalam perebutan kepemimpinan daerah, mayoritas partai lebih memilih berkoalisi dengan partai lain. Persoalannya, koalisi pencalonan yang terbentuk pun cenderung tak terpola. Latar belakang identitas kepartaian ataupun bentuk koalisi partai secara nasional yang muncul selama ini, seperti Koalisi Indonesia Hebat ataupun Koalisi Merah Putih, tak menjadi rujukan utama. Begitu pula hasilnya. Distribusi kemenangan berdasarkan kekuatan koalisi dalam pilkada tak tampak signifikan, yang sekaligus mengindikasikan wajah pragmatisme partai berkontestasi politik. (Litbang Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Januari 2016, di halaman 4 dengan judul "Pergeseran Konfigurasi Penguasaan Partai".