Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantor Baru PDI-P Senilai Rp 42,6 Miliar Segera Diresmikan

Kompas.com - 01/06/2015, 14:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan segera diresmikan oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Senin (1/6/2015).

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, anggaran yang dikeluarkan untuk membangun kantor baru ini mencapai Rp 42,6 miliar. Anggaran itu berasal dari iuran kader partainya.

"Kami kumpulkan selama lima tahun," kata Hasto di lokasi kantor baru DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin siang.

Hasto mengatakan, penggalangan dana untuk pembangunan kantor baru ini dilakukan dengan melelang sejumlah lukisan Bung Karno dan lukisan Megawati. Pengumpulan dana dilakukan rutin setiap tahun.

Luas bangunan kantor baru DPP PDI-P ini hampir mencapai 7.000 meter persegi. Pembangunannya masuk dalam rencana kerja pengurus DPP PDI-P periode 2009-2014. Saat itu, Sekjen PDI-P masih dijabat oleh Tjahjo Kumolo.

"Pak Tjahjo sebagai Sekjen benar-benar ingin gedung ini harus jadi betul karena kantor simbol kedaulatan partai," ucap Hasto.

Kantor baru DPP PDI-P ini sedianya mulai dibangun pada awal 2014. Namun, karena alasan izin pembangunan, akhirnya diundur dan penarikan tali tiang pancangnya baru dilakukan 16 Mei 2014.

Kantor baru DPP PDI-P ini terdiri dari tujuh lantai. Lima lantai untuk kantor PDI-P dan dua lantai bawah tanah untuk lahan parkir. Kantor ini nantinya akan menjadi pusat pergerakan PDI-P. Kantor lama di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, akan difokuskan untuk kegiatan pengaderan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Nasional
AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

Nasional
Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Nasional
93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

Nasional
Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Nasional
PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com