JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024 Muhaimin Iskandar menilai, Presiden Joko Widodo mesti turun langsung untuk berdiplomasi soal haji dengan pemerintah Arab Saudi.
Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, beralasan bahwa diplomasi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan para diplomat tidak punya daya tawar yang kuat.
"Kita juga menemukan ekosistem pelaksanaan ibadah haji yang belum menyeluruh, di mana diplomasi pelaksanaan haji dengan pemerintah Saudi perlu penanganan Presiden secara langsung. Diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Agama tidak cukup kuat memiliki bargaining," ujar Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Baca juga: DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk
Cak Imin menuturkan, lemahnya diplomasi yang dilakukan pemerintah membuat tenda jemaah haji Indonesia ditempatkan di lokasi yang jauh.
Selain itu, fasilitas yang diberikan kepada jemaah haji asal Indonesia juga di bawah standar.
"Sehingga tenda kita masih jauh tempatnya, hotel kita masih jauh, dan berbagai fasilitas yang masih di luar standar yang kita harapkan," ujar ketua umum PKB tersebut.
Baca juga: Indonesia dan Arab Saudi Bahas Kontrak Jangka Panjang Penyelenggaraan Haji
Di samping itu, Cak Imin juga mengungkapkan bahwa ada praktik jual-beli visa untuk haji.
Ia mengatakan, praktik jual-beli itu membuat harga visa melambung tinggi.
"Bagaimana indikasi ini tidak bisa kita buka sekarang, tapi mungkin akan lebih detil di pansus indikasi jual beli visa yang mengakibatkan harga visa melambung tinggi yang luar biasa mahalnya," kata Cak Imin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.