JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pihak Garuda Indonesia, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait pelayanan ibadah haji 2024 yang buruk.
Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, DPR akan memanggil pihak-pihak itu secepatnya.
"Pasti, dalam waktu secepatnya. Dua institusi yang akan memanggil. Pertama tentu Komisi VIII menyangkut seluruh aspek pelaksanaan haji. Kedua, komisi-komisi terkait misalnya Komisi VI menyangkut Garuda, yang jumlah pemanfaatan bisnisnya sangat besar dari jemaah haji. Ketiga, Kemenkes, yang memanggil Komisi IX," ujar Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).
"Dan dari selain komisi, kalau pansus terbentuk juga akan memanggil pihak pihak terkait termasuk menelusuri apakah ada jual beli visa," sambungnya.
Baca juga: Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang
Cak Imin menjelaskan, terkait pelanggaran dalam penentuan kuota jemaah haji juga akan didalami.
Lalu, dia juga mengusulkan agar maskapai penerbangan ibadah haji tidak hanya dimonpoli oleh Garuda Indonesia.
"Betul. Bisa jadi maskapai ini kita bebaskan supaya tidak terjadi monopoli dan pelayanan lebih kompetitif," tutur Cak Imin.
Sementara itu, Cak Imin turut menyoroti pengawasan dari Kemenag yang kurang baik.
Menurutnya, masih banyak jemaah yang berangkat haji dengan menggunakan visa palsu.
"Yang sudah ada datanya berangkat haji menggunakan visa haji tidak melalui sistem komputerisasi haji. Berarti menggunakan visa haji secara liar tidak terkoordinasi dalam sistem komputerisasi haji," imbuh Cak Imin.
Baca juga: Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan
Diketahui, kondisi menyedihkan jemaah haji sempat diungkap oleh anggota Tim Pengawas Haji sekaligus anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Wisnu Wijaya Adiputra.
Wisnu membeberkan kondisi jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi, memprihatinkan. Wisnu bahkan menyebut suasana di Mina itu seperti barak pengungsian
Pasalnya, tenda yang disediakan pemerintah Arab Saudi kurang luas dan tidak sesuai dengan jumlah jemaah yang mestinya ditampung.
Walhasil, para jemaah haji itu harus istirahat di dalam tenda sambil berdesak-desakan.
Hal tersebut Wisnu sampaikan usai rombongan Tim Pengawas Haji DPR meninjau lokasi di Mina, pada Senin (17/6/2024).