Nenden mengatakan, jabatan Menkominfo dalam beberapa periode terakhir diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.
Padahal, jabatan Menkominfo mengurus banyak persoalan digital, sistem informasi, dan teknologi terbaru.
Menurut Nenden, posisi tersebut membutuhkan orang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.
Selain Safenet, kritik juga disampaikan oleh Komisi I saat mereka menggelar rapat kerja dengan Budi Arie, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Telkom.
Anggota Komisi I TB Hasanuddin meminta Budi Arie, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan para pejabat Telkom berani mengakui kesalahan secara jantan atas peristiwa peretasan ini.
Menurut politikus PDI-P itu, kecerobohan yang mereka lakukan telah merugikan banyak masyarakat. Namun ia melihat, antar pejabat justru saling melempar tanggung jawab dan tidak ada yang berani bertanggungjawab.
Baca juga: Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri
"Kalau kalian laki-laki, kalau kalian pejabat negara, tanggung jawab, 'saya kurang correct, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya'. Itu jantan! Berhadapan dengan rakyat," tukasnya.
Senada, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai bahwa pemerintah justru saling menyalahkan atas krisis yang tengah terjadi.
Politikus Golkar itu menyebut Kominfo kerap menyalahkan kementerian/lembaga (K/L) lain yang tidak mau mem-back up data ke PDN.
"Jadi tolong di sini kita enggak mau dengar pemerintah menyalahkan. Dan mohon maaf dari Kominfo tadi awalnya ini agak seolah bahwa, ‘ini K/L, K/L lain enggak mau backup gitu’. Ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi gitu," kata Meutya.
Menurut Meutya, jika pemerintah saja tidak kompak dalam menangani krisis, maka persoalan akan semakin tidak beres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.