Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Kompas.com - 29/06/2024, 13:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi yang menuntut Budi Arie Setiadi mundur sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) murni karena persoalan kinerjanya dalam menangani sistem data nasional.

Utamanya karena peretasan terhadap pusat data nasional (PDN) yang berdampak langsung merugikan masyarakat.

"(Petisi) ini murni ya, kita tahu semuanya karena memang kinerja (Menkominfo) ya," ujar Nenden dalam diskusi secara daring yang membahas peretasan PDN pada Sabtu (29/6/2024).

"Dan, itu berdampak langsung ke publik. (Soal) politik-politik nomor sekian karena kembali lagi untuk kepentingan publik," tegasnya.

Baca juga: Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Nenden menjelaskan, petisi menuntut Budi Arie mundur sebagai Menkominfo merupakan langkah simbolik yang ditempuh masyarakat sipil untuk menuntut tanggung jawab dari negara.

Sebab sejak 20 Juni 2024 atau saat pemberitahuan adanya gangguan pada sistem PDN, tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada publik soal kelalaian mereka.

Nenden pun menyoroti ucapan maaf dari pemerintah yang menyasar kepada layanan publik mereka tidak berjalan.

"Jadi bukan (minta maaf) karena lalai dalam pengelolaan. Jadi ini simbolik, kita menarget soal siapa yang sekarang bertanggung jawab paling besar soal PDN ini. Dan kita lihat memang Kementerian Kominfo ya," tegasnya.

Baca juga: Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Sebenarnya, lanjut Nenden, saat pihaknya menyadari bahwa meminta Menkominfo mundur tidak menjadi solusi yang secara otomatis menyelesaikan persoalan PDN.

Hanya saja, Safenet memandang harus ada tanggung jawab dari pihak-pihak yang melakukan pengelolaan agar peretasan tidak kembali terulang.

Diketahui, Safenet sebelumnya menggalang petisi yang menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Petisi tersebut terpampang dalam laman change.org.

Hingga pukul 11.00 WIB siang ada sekitar 11.200 orang yang telah meneken petisi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan Polri Jangan Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum

Jokowi Ingatkan Polri Jangan Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum

Nasional
Mengoptimalkan Sektor Swasta dalam Pengembangan Industri Pertahanan

Mengoptimalkan Sektor Swasta dalam Pengembangan Industri Pertahanan

Nasional
Hadiri HUT Bhayangkara Ke-78, Prabowo Berjalan Berdampingan dengan Puan Maharani

Hadiri HUT Bhayangkara Ke-78, Prabowo Berjalan Berdampingan dengan Puan Maharani

Nasional
Daya Tawar Menag Yaqut Tak Kuat, Cak Imin Minta Jokowi Tangani Langsung Diplomasi Soal Haji

Daya Tawar Menag Yaqut Tak Kuat, Cak Imin Minta Jokowi Tangani Langsung Diplomasi Soal Haji

Nasional
Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Cak Imin Sebut PKB Masih Usung Gus Yusuf

Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Cak Imin Sebut PKB Masih Usung Gus Yusuf

Nasional
Keberhasilan UU KIA dan Tantangan DPR Sahkan UU Perlindungan PRT

Keberhasilan UU KIA dan Tantangan DPR Sahkan UU Perlindungan PRT

Nasional
Pemerintah Indonesia-Azerbaijan Komitmen Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Indonesia-Azerbaijan Komitmen Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

Nasional
DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk

DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk

Nasional
Ingatkan Polisi, Jokowi: Rakyat Melihat Seluruh Gerak-gerik Polri

Ingatkan Polisi, Jokowi: Rakyat Melihat Seluruh Gerak-gerik Polri

Nasional
Hari Bhayangkara ke-78 di Monas, Prabowo Hadir meski Baru Saja Dioperasi

Hari Bhayangkara ke-78 di Monas, Prabowo Hadir meski Baru Saja Dioperasi

Nasional
Penyidik Digugat Pihak Hasto, KPK: Kami Profesional dalam Bertugas

Penyidik Digugat Pihak Hasto, KPK: Kami Profesional dalam Bertugas

Nasional
Selain Andika, PDI-P Siapkan Risma di Pilkada Jakarta

Selain Andika, PDI-P Siapkan Risma di Pilkada Jakarta

Nasional
Pemerintah Buka Lowongan CPNS di IKN untuk 2.000 Putra-Putri Daerah Kalimantan

Pemerintah Buka Lowongan CPNS di IKN untuk 2.000 Putra-Putri Daerah Kalimantan

Nasional
KIP Kuliah Terdampak Peretasan PDN, Pemerintah Minta Mahasiswa Sabar Unggah Ulang Data

KIP Kuliah Terdampak Peretasan PDN, Pemerintah Minta Mahasiswa Sabar Unggah Ulang Data

Nasional
Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu

Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com