Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) menuding, pihak yang ingin Budi Arie mundur dari posisi Menkominfo imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN), berasal dari kelompok yang mendukung capres kalah di Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan, tudingan itu berdasarkan hasil monitoring Projo beberapa waktu terakhir.

“Hasil monitoring kami menunjukkan bahwa kelompok tokoh ini berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah pada pilpres Februari 2024 lalu. Tidak menggambarkan kedewasaan berpolitik dari pengamatan atas kata-kata yang digunakan,” kata Handoko dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Ia pun prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial, yang menurutnya, mempolitisasi dan memanfaatkan keadaan untuk menyerang Budi Arie, yang juga Ketua Umum Projo.

Baca juga: Budi Arie Didesak Mundur, Projo: Masak Komandan Kabur?

“Menyerang Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketum Projo, dengan tujuan-tujuan politik sempit. Mereka memilih secara aktif menyudutkan pemerintah dan membuat kekeruhan opini publik,” ujar Handoko.

Dalam monitoring yang dilakukan Projo tidak menyasar satu atau dua nama, tetapi sejumlah tokoh.

“Itu adalah justru tokoh-tokoh yang kami identifikasi adalah mereka-mereka yang secara politik kemarin berseberangan dalam konteks Pilpres 2024, sehingga teman-teman, kami di Projo menyimpulkan bahwa ada unsur sisa-sisa residu dari Pilpres 2024,” kata Handoko.

Di sisi lain, Menkominfo Budi Arie meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya akan mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak.

Desakan mundur kepada Budi Arie bermunculan setelah sistem pusat data nasional (PDN) diretas.

Baca juga: Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

"Ya tunggu saja lah," ujar Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) malam.

Terkait petisi yang muncul agar mundur dari Menkominfo, Budi memilih untuk tidak berkomentar.

"Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara," kata dia.

Adapun Safenet menggalang petisi agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo.

Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi itu digulirkan untuk mengampanyekan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan siber yang memuncak pada serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” kata Nenden saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Menkominfo dan Kepala BSSN Menghilang usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Nenden mengatakan, jabatan Menkominfo dalam beberapa periode terakhir diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.

Padahal, jabatan Menkominfo mengurus banyak persoalan digital, sistem informasi, dan teknologi terbaru.

Menurut Nenden, posisi tersebut membutuhkan orang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.

Selain Safenet, kritik juga disampaikan oleh Komisi I saat mereka menggelar rapat kerja dengan Budi Arie, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Telkom.

Anggota Komisi I TB Hasanuddin meminta Budi Arie, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan para pejabat Telkom berani mengakui kesalahan secara jantan atas peristiwa peretasan ini. 

Menurut politikus PDI-P itu, kecerobohan yang mereka lakukan telah merugikan banyak masyarakat. Namun ia melihat, antar pejabat justru saling melempar tanggung jawab dan tidak ada yang berani bertanggungjawab.

Baca juga: Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

"Kalau kalian laki-laki, kalau kalian pejabat negara, tanggung jawab, 'saya kurang correct, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya'. Itu jantan! Berhadapan dengan rakyat," tukasnya.

Senada, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai bahwa pemerintah justru saling menyalahkan atas krisis yang tengah terjadi. 

Politikus Golkar itu menyebut Kominfo kerap menyalahkan kementerian/lembaga (K/L) lain yang tidak mau mem-back up data ke PDN.

"Jadi tolong di sini kita enggak mau dengar pemerintah menyalahkan. Dan mohon maaf dari Kominfo tadi awalnya ini agak seolah bahwa, ‘ini K/L, K/L lain enggak mau backup gitu’. Ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi gitu," kata Meutya.

Menurut Meutya, jika pemerintah saja tidak kompak dalam menangani krisis, maka persoalan akan semakin tidak beres.