Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Kompas.com - 27/06/2024, 20:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa ada kelalaian dari pegawai PT Telkom yang mengakibatkan sistem pusat data nasional (PDN) sementara di Surabaya direta.

Sebab, kata dia, ransomware tidak mungkin bisa masuk sendiri tanpa ada yang membawanya.

Hal tersebut Meutya sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dalam rapat tersebut, Kemenkominfo dan BSSN dituntut untuk menyampaikan penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

"Pak, kalau boleh menjawab informasi yang beredar, kan isu harus dijawab juga, Pak, ya, bahwa kan kita tahu kalau ransomware tidak bisa masuk sendiri. Jadi ada yang membawa. Dan ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai Telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem Anda," ujar Meutya.

Baca juga: DPR Heran Tak Ada Back Up Data PDN yang Diserang, BSSN Lempar Bola ke Kominfo

'"Kedua, betul kah sudah pernah ada permintaan back up dari Telkom kepada Kominfo? Itu juga isu yang beredar, dan saya rasa perlu diluruskan. Saya rasa toh kalau ditutupi akan terbuka juga," sambungnya.

Menjawab pertanyaan itu, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengatakan, pihaknya menyebut masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


"Pertanyaan pertama, apakah ada orang yang terlibat dalam ransom ini? Kita benar-benar menunggu hasil audit forensik," kata perwakilan Telkom.

"Saya enggak bilang terlibat, Pak, ya. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem anda. Jadi orangnya mungkin enggak ngerti, enggak harus terlibat juga. Tapi lalai," kata Meutya.

"Baik, jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN. Yang nanti akan disampaikan juga kepada kita. Dan itu akan kita tindak lanjuti. Demikian," jawab perwakilan Telkom.

Baca juga: Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Serangan siber terhadap server PDN ini diketahui terjadi lantaran adanya virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai lockbit 3.0.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pun mengungkapkan adanya permintaan uang sebesar 8 juta dollar untuk tebusan dari peretas server PDN. 

Namun, Budi menegaskan pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta si hacker.

Pemerintah pun memasrahkan data yang sudah diretas itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Nasional
Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Nasional
Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com