Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Heran Tak Ada "Back Up" Data PDN yang Diserang, BSSN "Lempar Bola" ke Kominfo

Kompas.com - 27/06/2024, 18:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR heran dengan tidak adanya back up data di Pusat Data Nasional (PDN) sementara Surabaya yang diserang oleh peretas beberapa waktu lalu.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dicecar terkait back up data pun melempar bola ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Hal tersebut terjadi dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Kominfo dan BSSN dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

Mulanya, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian meminta maaf kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi karena dirinya mengungkap bahwa tidak adanya back up data menjadi permasalahan utama dari serangan PDN ini.

Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

"Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up," ungkap Hinsa.

"Mohon maaf, tidak ada peta apa?" tanya Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kebingungan.

"Back up data yang di PDNS 1 Surabaya," kata Hinsa.

"Di masing-masing instansi, ada di Batam?" tanya Meutya lagi.

"Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi sebenarnya seharusnya kan itu DRC (disaster recovery center)," jelas Hinsa.

Menurut Hinsa, seharusnya PDN di Surabaya juga harus menerapkan sistem back up data, seperti cold site di Batam.

Maka dari itu, ketika ada gangguan, seharusnya masalah bisa selesai sesimpel mati listrik.

Baca juga: Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

"Artinya apa? Data di Surabaya seharusnya harus ada, seharusnya persis seperti itu di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya, analoginya hampir sama, mati listrik, hidupkan genset, kira-kira gitu loh sebenarnya," papar Hinsa.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin turut kebingungan dengan tidak adanya back up data di PDN sementara Surabaya.

Namun, Hinsa memilih untuk melempar bola ke Kominfo.

"Kenapa tidak ada (backup)?" tanya TB Hasanuddin.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com