Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Kompas.com - 27/06/2024, 19:51 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai “give away” atau bagi-bagi jabatan.

Pesan ini disampaikan Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum saat dimintai pandangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan Jokowi, berkaca dari peristiwa serangan ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Nenden mengatakan, belakangan kursi Menkominfo diduduki perwakilan parpol dan relawan yang sayangnya tidak kompeten.

Baca juga: DPR Heran Tak Ada Back Up Data PDN yang Diserang, BSSN Lempar Bola ke Kominfo

“Jangan giveaway terus, dari kemarin kan giveaway terus untuk Menkominfo ini. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita udah enggak bisa lepas lah dari dunia digital,” kata Nenden saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/6/2024).

Nenden meminta Jokowi menyadari kesalahannya karena menunjuk orang yang tidak kompeten menduduki jabatan Menkominfo.

Ia meminta Jokowi menunjuk orang yang lebih baik, memiliki wawasan perkembangan teknologi dan digital.

“Carilah expert yang punya pemahaman baik soal tata kelola internet soal dunia digital untuk bisa memperbaiki hal ini,” tutur Nenden.

“Dan itu bisa dilakukan kalau memang si Jokowi ini tobat,” tambahnya.

Baca juga: PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

Nenden mengatakan, serangan PDNS yang sedang terjadi saat ini bisa berdampak besar terhadap keamanan data pribadi masyarakat.

Data pribadi masyarakat yang diserahkan kepada pemerintah sangat berisiko disalahgunakan seperti untuk mendaftar judi online, mengakses rekening dan sebagainya.

Tanpa serangan ransomware seperti saat ini, pun, kata Nenden, data masyarakat sudah rentan disalahgunakan karena diserahkan kepada pihak ketiga.

“Itu sangat mungkin dan itu sangat mungkin merugikan publik secara ekonomi,” terang Nenden.

Berkaca dari peristiwa-peristiwa serangan siber, Safenet menggalang petisi di change.org agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo.

Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Menurutnya, petisi itu sekaligus menjadi kampanye kepada publik bahwa terdapat pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan PDNS, yakni Budi Arie dan jajarannya.

“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com