JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai “give away” atau bagi-bagi jabatan.
Pesan ini disampaikan Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum saat dimintai pandangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan Jokowi, berkaca dari peristiwa serangan ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Nenden mengatakan, belakangan kursi Menkominfo diduduki perwakilan parpol dan relawan yang sayangnya tidak kompeten.
Baca juga: DPR Heran Tak Ada Back Up Data PDN yang Diserang, BSSN Lempar Bola ke Kominfo
“Jangan giveaway terus, dari kemarin kan giveaway terus untuk Menkominfo ini. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita udah enggak bisa lepas lah dari dunia digital,” kata Nenden saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/6/2024).
Nenden meminta Jokowi menyadari kesalahannya karena menunjuk orang yang tidak kompeten menduduki jabatan Menkominfo.
Ia meminta Jokowi menunjuk orang yang lebih baik, memiliki wawasan perkembangan teknologi dan digital.
“Carilah expert yang punya pemahaman baik soal tata kelola internet soal dunia digital untuk bisa memperbaiki hal ini,” tutur Nenden.
“Dan itu bisa dilakukan kalau memang si Jokowi ini tobat,” tambahnya.
Baca juga: PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah
Nenden mengatakan, serangan PDNS yang sedang terjadi saat ini bisa berdampak besar terhadap keamanan data pribadi masyarakat.
Data pribadi masyarakat yang diserahkan kepada pemerintah sangat berisiko disalahgunakan seperti untuk mendaftar judi online, mengakses rekening dan sebagainya.
Tanpa serangan ransomware seperti saat ini, pun, kata Nenden, data masyarakat sudah rentan disalahgunakan karena diserahkan kepada pihak ketiga.
“Itu sangat mungkin dan itu sangat mungkin merugikan publik secara ekonomi,” terang Nenden.
Berkaca dari peristiwa-peristiwa serangan siber, Safenet menggalang petisi di change.org agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo.
Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN
Menurutnya, petisi itu sekaligus menjadi kampanye kepada publik bahwa terdapat pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan PDNS, yakni Budi Arie dan jajarannya.
“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” tuturnya.
Diketahui, sudah sepekan Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari mengalami serangan siber dengan “Ransomware” yang terjadi Kamis (20/6/2024).
Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.
Baca juga: Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih
Tim dari Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, telah berupaya mengembalikan data-data tersebut.
Namun, usaha yang dilakukan tidak berhasil melawan serangan ransomware dari hacker.
Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.
"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.