Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mengancam integritas demokrasi

Penggunaan hukum sebagai senjata politik tidak hanya mengancam integritas sistem hukum dan peradilan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi.

Kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum dan peradilan dapat menggoyahkan fondasi demokrasi yang seharusnya didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Penggunaan hukum sebagai alat politik, tentulah mengancam prinsip transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum. Ketika hukum dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, proses pengambilan keputusan tidak lagi transparan dan terbuka untuk umum.

Revisi undang-undang yang dilakukan tanpa keterlibatan publik, atau putusan peradilan yang kontroversial, sering kali menimbulkan protes karena dinilai tidak memenuhi standar keadilan yang objektif. Justru merugikan bagi masyarakat secara umum.

Di negara-negara dengan budaya politik yang rentan terhadap korupsi dan dominasi kekuasaan politik, independensi lembaga hukum sering kali terancam. Hal ini menghasilkan keputusan-keputusan hukum yang lebih bejat, dan cenderung dipengaruhi kepentingan politik daripada keadilan sejati.

Intervensi politik dalam sistem hukum juga mencerminkan persaingan kekuasaan antarberbagai kepentingan politik. Lantas berusaha memanfaatkan lembaga-lembaga hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka.

Untuk mengatasi tantangan penggunaan hukum sebagai senjata politik, langkah-langkah konkret harus diambil untuk memperkuat independensi lembaga hukum dan peradilan di Indonesia.

Penyusunan undang-undang harus mengutamakan proses yang transparan dan inklusif, serta didorong urgensi yang jelas untuk menguntungkan masyarakat secara luas.

Proses penyusunan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik yang lebih luas, dan transparansi lebih besar. Masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya harus dilibatkan secara aktif dalam tahap konsultasi dan pembahasan.

Dengan demikian, keputusan legislatif yang dihasilkan akan lebih mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan politik sempit dari kelompok tertentu.

Perlindungan terhadap independensi MK dan MA juga harus diperkuat.

Mekanisme internal dan eksternal harus dibangun untuk mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip independensi. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap kemungkinan intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan hukum di kedua lembaga tersebut.

Penegakan hukum terhadap upaya-upaya untuk memengaruhi atau memanipulasi keputusan hukum juga harus ditingkatkan agar keputusan-keputusan hukum dapat tetap berdasarkan pada pertimbangan obyektif dan prinsip hukum yang kuat.

Langkah berikutnya adalah mengakui peran kepentingan politik dalam pembuatan kebijakan hukum. Partai politik dan pemimpin politik memiliki kepentingan dalam mengamankan posisi politik mereka, dan sering kali menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan politik strategis.

Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme yang mengatur bagaimana kepentingan politik dapat diintegrasikan dalam proses legislatif tanpa mengorbankan keadilan dan independensi hukum.

Di mana kebijakan publik harus dirancang untuk memastikan: keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh perubahan politik yang bersifat jangka pendek, atau kepentingan politik tertentu.

Bersamaan dengan ini penting pula membangun budaya hukum yang kuat. Masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan universal, bukan untuk kepentingan politik sempit.

Dengan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya independensi hukum dalam menjaga demokrasi yang sehat, masyarakat akan menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa lembaga hukum dan peradilan berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.