Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Masih Bungkam Usai Istana hingga Luhut Pasang Badan untuk Jokowi

Kompas.com - 01/07/2024, 08:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini masih bungkam usai Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menuding Presiden Joko Widodo menyodorkan nama anaknya, Kaesang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk diusung di Pilkada Jakarta 2024.

Tudingan itu sebelumnya disampaikan Aboe Bakar di Jakarta pada 27 Juni lalu. Saat itu, ia menyebut Jokowi tak hanya menawarkan Kaesang ke satu parpol. Namun, ia tak merinci siapa saja parpol yang ditawari, termasuk apakah PKS turut di dalamnya.

"Sudah-sudah, sudah menyodorkan (Kaesang ke beberapa partai). Sudah menyodorkan, kita lihat saja," kata Aboe Bakar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Sejumlah pendukung Jokowi pun pasang badan. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Aboe Bakar tidak asal bicara.

Baca juga: Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang soal Jokowi, Berawal dari Tudingan hingga Bikin Luhut Turun Tangan

"Semua ini orang nuduh-nuduh Pak Jokowi. Itu, jangan asal ngomong lah. Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal itu," ujar Luhut di Monas, mengutip tayangan video Kompas TV, Jakarta, Minggu (30/6/2024).

"Saya kan anu, masih di kabinet. Orang bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah (Jokowi) ngomong soal Gibran jadi Wapres. Enggak pernah," sambungnya.

Luhut menjelaskan, dirinya juga sudah membantah isu tersebut ketika sedang berada di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan di hadapan guru besar Universitas Indonesia (UI).

Menurutnya, Jokowi adalah presiden yang sangat demokratis, bahkan terlalu demokratis.

"Menurut saya, maaf, ha ha ha, kadang-kadang terlalu demokratis juga, karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu. Beliau sangat dengarin semua. Jadi kalau itu dibilang, orang yang ngomong itu sakit jiwa itu kayaknya itu," jelas Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Raker yang juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut membahas rencana kerja dan anggaran tiga Kemenko pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Raker yang juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut membahas rencana kerja dan anggaran tiga Kemenko pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Sebelumnya, Kaesang menyatakan bahwa tidak benar Jokowi menyodorkan namanya ke partai politik untuk diusung di Pilkada Jakarta.

Ia justru mengklaim bahwa banyak parpol yang ingin mengajak PSI bekerja sama di Pilkada Jakarta, karena memperoleh kursi yang cukup lumayan di DPRD DKI. Selain itu, ia menegaskan bahwa wewenang pencalonan seseorang di pilkada berada di tangan ketua umum parpol.

"Jangan bawa-bawa presiden lah, yang ketua umum kan saya!" tegas Kaesang.

Istana bantah

Terpisah, Staf Khusus Presiden Grace Natalie menyatakan, Jokowi tidak pernah menyodorkan Kaesang kepada partai politik untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Grace mengeklaim, Jokowi tidak pernah ikut campur dalam pencalonan kepala daerah di daerah mana pun.

"Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait Pilkada di mana pun," ujar Grace kepada Kompas.com, Kamis (27/7/2024).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Nasional
Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Nasional
PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

Nasional
Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Nasional
PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

Nasional
Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Nasional
LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

Nasional
DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com