Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Udin Suchaini
ASN di Badan Pusat Statistik

Praktisi Statistik Bidang Pembangunan Desa

Catatan Analisis Statistik Membuktikan Dampak Bansos

Kompas.com - 10/04/2024, 16:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

NARASI yang disampaikan saksi ahli Ekonom UI Vid Adrison pada sidang lanjutan di Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (01/04/2024) patut dicermati.

Ada kondisi yang tidak tersampaikan secara utuh, entah karena keterbatasan waktu atau keterbatasan kajian.

Paparan saksi ahli “Dampak dari Bansos terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02”, memiliki tiga implikasi yang perlu diurai, yaitu mulai dari kondisi awal data, kebijakan bantuan, baru kemudian dampak langsung maupun tak langsung.

Kondisi awal

Pada kondisi normal, hubungan antara kandidat dengan pemilih tidak sepenuhnya stabil, karena semakin kritis pemilih, semakin mampu membaca konsistensi kebijakan dari tokoh yang dipilihnya. Sehingga, akan ada pihak yang menjadi loyalis, pragmatis, atau oportunis.

Terbukti setiap survei elektabilitas ada massa mengambang dan non-partisan. Perilaku memilihnya akan mengevaluasi tokoh incumbent atau memilih wajah baru pada pemilu berikutnya.

Perilaku pemilih telah dianalisis sejak tahun 1937, yang ditandai dengan terbitnya buku "Political Behavior: Studies in Election Statistics" karya Herbert Tingsten, membahas tentang kecenderungan dalam memilih saat pemilu.

Jika teori ini digunakan untuk menjembatani teori “Political Budget Cycle” yang diutarakan saksi ahli pada sidang PHPU, maka yang perlu diuji adalah apakah seseorang yang menerima bantuan memiliki peluang lebih besar untuk memilih kandidat pasangan calon tertentu.

Sehingga, data yang digunakan adalah data individu penerima bantuan dan pilihannya di bilik suara. Tujuannya untuk menyelesaikan hipotesis bahwa seorang penerima bantuan akan memutuskan apakah memilih calon tertentu atau tidak.

Bukan bantuan tunggal

Bantuan yang diterima pemilih ternyata juga tidak tunggal, karena pemberi bantuan bukan hanya pemerintah.

Implikasinya, data yang digunakan perlu dipisahkan, mana pemilih yang hanya dapat bansos, hanya dapat bantuan lain, atau pemilih mendapatkan keduanya. Tujuannya, untuk memastikan bahwa keputusan yang dipilih adalah benar dampak bansos.

Sayangnya, bantuan sosial yang digunakan saksi ahli juga tidak utuh. Saksi ahli belum memperhitungkan bantuan sosial tambahan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, BLT Desa, BLT Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Pangan Beras.

Implikasinya, proporsi belanja bansos yang dipersangkakan adalah bansos rutin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang justru disalurkan oleh Kementerian Sosial.

Sementara itu, ada bantuan lain yang tidak diperhitungkan, yaitu dari pemberian pasangan capres-cawapres lain, dari caleg DPR maupun DPD.

Sebagai gambaran dari hasil survei pasca-pencoblosan Indikator Politik Indonesia, pada pemilu ini ada 18,4 persen responden yang mengaku menerima serangan fajar.

Sebarannya, 21,1 persen tim Ganjar-Mahfud, 20,8 persen tim Prabowo-Gibran, dan 16,9 persen tim Anies-Muhaimin. Sisanya tidak menjawab atau tidak tahu siapa pemberinya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Nasional
'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

"Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

Nasional
PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

Nasional
Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Nasional
SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

Nasional
Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Nasional
Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nasional
Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com