Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Kompas.com - 27/04/2024, 13:22 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Semakin gemuk atau banyaknya jajaran koalisi dari Presiden-Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dinilai bisa menjadi pisau bermata dua yang memberikan dampak positif atau justru negatif.

“Sistem ini di satu sisi menciptakan stabilitas pemerintahan,” kata analis sosial politik, Karyono Wibowo, kepada Kompas.com, Sabtu (27/4/2024).

Karyono mengatakan, sistem merangkul partai-partai di luar koalisi yang menjadi lawan politik dalam kompetisi pilpres dilakukan untuk mengatasi problematika presidensialisme di tengah sistem multipartai.

Baca juga: Checks and Balances terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Sebab, menurut Karyono, problematika sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai.

“Persoalan kerap muncul ketika terjadi fragmentasi dan polarisasi yang tinggi sehingga berdampak pada sikap politik di parlemen yang dapat mengganggu relasi lembaga eksekutif dengan legislatif,” kata dia.

Di sisi lain, koalisi pemerintahan yang dibentuk dari hasil kompromi ini bisa mengakibatkan prinsip check and balance tidak berjalan maksimal.

Hal ini pun juga bisa berdampak membuat pemerintahan berjalan tidak efektif dan efisien.

“Koalisi gemuk tak jarang menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan tidak efisien. Apalagi, jika prinsip dasar pembentukan kabinet pemerintahan sekadar dimaknai bagi-bagi kekuasaan, maka orientasi pembangunan nasional bisa bergeser menjadi sekadar pemenuhan kepentingan kelompok,” ucap dia.

Baca juga: Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini berpandangan, partai oposisi masih sangat diperlukan untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

“Agar ada check and balance yang diharapkan meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power),” kata dia.

Sejak awal pemilu, ada sembilan partai yang mengusung Prabowo-Gibran.

Sembilan partai itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PBB, PSI, Prima, Partai Gelora, dan Partai Garuda.

Kini, tiga partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni PKB, Nasdem, dan PKS, membuka peluang bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Pada Pilpres 2024, kongsi tersebut mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Namun, pasangan ini ditumbangkan oleh Prabowo-Gibran.

Baca juga: Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com