Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Bila Fajar Keadilan Menyingsing di MK dan Ujian Kenegarawanan Megawati

Kompas.com - 10/04/2024, 06:26 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BUKAN hanya publik, Megawati Soekarnoputri pun berharap fajar keadilan menyingsing di Mahkamah Konstitusi (MK).

Boleh jadi karena itu ia memilih “sembunyi” dari hiruk-pikuk diskusi publik tentang dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang kini ditangani MK.

Megawati mengemukakan pandangan dan harapannya atas hakim yang sedang mengadili sengketa pilpres.

Menariknya, pandangan tersebut ditulis dalam artikel berjudul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi” (Kompas.id, 08/04/2024). Bukan disampaikan melalui pidato, konferensi pers, atau wawancara khusus yang bisa diliput banyak media massa.

Saya menduga agar pesannya sampai secara utuh, tak terpotong-potong, terutama kepada hakim MK.

Di samping itu, dikemukakan sebagai “seorang warna negara Indonesia”, bukan sebagai pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai politik (parpol) peraih suara terbanyak tiga kali pemilu berturut-turut, tapi capres-cawapres jagoannya kalah telak pada Pilpres 2024.

Pandangan itu merupakan sikap pribadi yang disuarakan sebagai bagian dari “amicus curiae” (sahabat pengadilan). Sebagaimana “amicus curiae” yang juga disuarakan oleh para profesor dari sejumlah kampus, budayawan/seniman, dan berbagai kalangan lain kepada hakim MK beberapa waktu lalu.

Tak mewakili sikap parpol yang dipimpinnya. Namun, tetap saja memiliki daya pengaruh, karena disuarakan oleh pemimpin parpol terbesar.

Saya mengamini pandangan Megawati tersebut. Apakah fajar keadilan akan menyingsing di MK, ataukan MK membiarkan praktik elektoral penuh aroma penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam sejarah demokrasi Indonesia?

Inilah pertanyaan pokok artikel tersebut. Saya kira juga menjadi pertanyaan pokok sebagian publik Indonesia.

Kenegarawanan

MK sedang mengadili sengketa Pilpres 2024. Baik pasangan 01 (Anies-Muhaimin) maupun pasangan 03 (Ganjar-Mahfud) sama-sama menggugat hasil pilpres yang dimenangkan pasangan 02 (Prabowo-Gibran) di MK.

Keduanya mendalilkan hal yang kurang lebih sama, bahwa Pilpres 2024 dipenuhi kecurangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.

Hasil pilpres dan dalil gugatan pasangan 01 dan 03 sebenarnya tak meleset dari perbincangan publik sebelum pilpres digelar.

Aroma kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden pada Pilpres 2024 sudah tercium pascaterbitnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial.

Putusan MK itu menjadi sandaran hukum bagi pasangan Prabowo-Gibran mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), meski Gibran belum memenuhi syarat usia.

Putusan itu dikecam oleh banyak kalangan. Megawati pun mengecamnya. Dinilai menabrak aturan, melanggar kepatutan (moralitas), dan melecehkan nalar publik.

Isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta politik dinasti yang dikaitkan dengan kekuasaan Orde Baru kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo.

Putusan MK Nomor 90 itu juga berakibat pada sejumlah hakim MK dijatuhi hukuman etik. Bahkan, Anwar Usman, paman Gibran, diberhentikan dari jabatan ketua MK.

Putusan itu juga merembet pada pemberian sangsi etik oleh DKPP (Dewan Kehormatan Pengelenggara Pemilu) kepada anggota KPU.

DKPP menilai pelanggaran etik terbukti dilakukan komisioner KPU, karena tidak mengindahkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan tidak melakukan revisi aturan prosedur terkait syarat calon presiden dan wakil presiden pascaterbitnya putusan Nomor 90 tersebut.

DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU. Enam komisioner lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.

Semua itu menjadi residu Pilpres 2024 yang tentu saja menurunkan derajat legitimasinya. Bahkan, menjadi materi gugatan di MK.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Nasional
MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

Nasional
Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Nasional
Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Nasional
Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com