Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salaman AHY dan Moeldoko Tanpa Makna, Demokrat Tuntut Permintaan Maaf

Kompas.com - 27/02/2024, 06:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertikaian antara Partai Demokrat dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko belum mencapai kata damai meski Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko kini menajdi kolega di Kabinet Indonesia Maju.

Momen Moeldoko dan AHY berjabat tangan sebelum sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024) tidak membuat Demokrat memberi maaf kepada Moeldoko yang sempat ingin merebut kursi ketua umum partai tersebut.

"(Itu) salaman formalitas, salaman tanpa makna, tidak meaningful," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman di Bentara Budaya Jakarta, Senin.

Baca juga: AHY Salaman dengan Moeldoko, Demokrat: Not Forgiven and Not Forgotten

Menurut Benny, Moeldoko semestinya meminta maaf secara terbuka kepada AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena ingin 'mengkudeta' Partai Demokrat.

Benny menilai, Moeldoko belum menjadi seorang negarawan apabila tidak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Selain itu, permintaan maaf penting agar relasi Moeldoko dan AHY yang boleh dikatakan buruk tidak mengganggu kebersamaan di Kabinet Indonesia Maju.

"Agar kebersamaan itu indah, ya kan, kebersamaan itu indah di kabinet, sebaiknya Moeldoko menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Pak SBY dan juga kepada Mas AHY," kata Benny.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Moeldoko hingga saat ini belum pernah meminta maaf atas perbuatannya beberapa tahun lalu.

Baca juga: Anggap Jabat Tangan Tak Cukup, Demokrat: Sebaiknya Moeldoko Minta Maaf ke SBY dan AHY

Menurut Herzaky, jabat tangan antara Moeldoko dan AHY di sidang kabinet kemarin hanyalah bentuk penghargaan kepada Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah.

"Mas AHY memang adab dan etikanya luar biasa. Tahu diri kalau dirinya peserta rapat yang diundang oleh tuan rumah," kata Herzaky.

Ia pun menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah melupakan dan memaafkan apa yang sudah diperbuat oleh Moeldoko.

"Kalau ada ungkapan, forgiven but not forgotten, sedangkan bagi kami kader-kader Demokrat, Moeldoko itu not forgiven and not forgotten,” ujar Herzaky.

Tak mengobrol

AHY sendiri memberikan sinyal bahwa hubungannya dengan Moeldoko memang belum menemukan kata damai meski keduanya sudah bersalaman.

Putra sulung SBY itu menyebutkan, ia dan Moeldoko hanya bersalaman tanpa membicarakan sesuatu, termasuk ucapan selamat dari Moeldoko karena AHY kini menjadi menteri.

"Oh enggak ngobrol. Yang penting salaman saja, menyambung silaturahmi," ujar AHY selepas sidang kabinet.

Halaman:


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com