Kendati demikian, AHY tidak mau membesar-besarkan permasalahan yang sudah lewat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu pun mengaku siap apabila diajak untuk berkoordinasi dengan Moeldoko untuk isu yang menjadi bidang ugasnya.
"Ya siap saja. Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu berarti kita enggak maju-maju dong," kata AHY.
"Yang jelas semua sudah kita lewati. Sebuah bagian dari perjalanan politik dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan lessons learned," ujar dia.
Baca juga: SBY 2 Kali Bertemu Prabowo, AHY: Bahas Outlook Ekonomi RI dan Rekonsiliasi Usai Pemilu
Sementara itu, Moeldoko menilai pertemuan dan jabat tangannya dengan AHY adalah hal yang lumrah dilakukan di antara anggota kabinet.
"Ini kan biasa. Namanya juga rekan satu kabinet ini biasa," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini mengaku tidak canggung saat pertama kali bertemu dengan AHY sejak berseteru pada 2021 lalu.
Ia pun mengeklaim bahwa perselisihannya dengan AHY tidak akan mengganggu kinerja mereka di kabinet.
Moeldoko malah berpesan kepada AHY agar Kementerian ATR/BPN bekerja keras merespons aduan masyarakat terkait tanah.
"Ya untuk di ATR BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat ini harus segera direspons kerja keras. Karena ini masyarakat ingin mendapatkan solusi," kata Moeldoko.
Perselisihan antara Demokrat dan Moeldoko terentang jauh sejak 2021 lalu ketika AHY mengungkap bahwa ada gerakan yang ingin mendongkel posisinya sebagai ketua umum.
Belakangan, diketahui bahwa sosok yang di balik gerakan 'kudeta' itu adalah Moeldoko yang disokong oleh segelintir kader Partai Demokrat.
Baca juga: AHY Mengaku Belum Ada Rencana Berbincang Khusus dengan Moeldoko
Kader-kader Demokrat yang membelot dari AHY itu pun menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Hanya saja, kepengurusan Demokrat di bawah Moeldoko tidak diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sejumlah langkah hukum yang ditempuh oleh kubu Moeldoko pun selalu kandas sehingga Demokrat masih berada di bawah kepemimpinan AHY.
Setelah tenggelam beberapa saat, isu perselisihan ini kembali muncul ke permukaan setelah AHY bergabung ke kabinet Jokowi dan membuatnya satu gerbong dengan Moeldoko.
Akan tetapi, relasi buruk antara Moeldoko dan Demokrat agaknya belum akan menemukan kata damai dalam waktu dekat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.