Salaman AHY dan Moeldoko Tanpa Makna, Demokrat Tuntut Permintaan Maaf

Momen Moeldoko dan AHY berjabat tangan sebelum sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024) tidak membuat Demokrat memberi maaf kepada Moeldoko yang sempat ingin merebut kursi ketua umum partai tersebut.

"(Itu) salaman formalitas, salaman tanpa makna, tidak meaningful," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman di Bentara Budaya Jakarta, Senin.

Menurut Benny, Moeldoko semestinya meminta maaf secara terbuka kepada AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena ingin 'mengkudeta' Partai Demokrat.

Benny menilai, Moeldoko belum menjadi seorang negarawan apabila tidak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Selain itu, permintaan maaf penting agar relasi Moeldoko dan AHY yang boleh dikatakan buruk tidak mengganggu kebersamaan di Kabinet Indonesia Maju.

"Agar kebersamaan itu indah, ya kan, kebersamaan itu indah di kabinet, sebaiknya Moeldoko menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Pak SBY dan juga kepada Mas AHY," kata Benny.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Moeldoko hingga saat ini belum pernah meminta maaf atas perbuatannya beberapa tahun lalu.

Menurut Herzaky, jabat tangan antara Moeldoko dan AHY di sidang kabinet kemarin hanyalah bentuk penghargaan kepada Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah.

"Mas AHY memang adab dan etikanya luar biasa. Tahu diri kalau dirinya peserta rapat yang diundang oleh tuan rumah," kata Herzaky.

Ia pun menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah melupakan dan memaafkan apa yang sudah diperbuat oleh Moeldoko.

"Kalau ada ungkapan, forgiven but not forgotten, sedangkan bagi kami kader-kader Demokrat, Moeldoko itu not forgiven and not forgotten,” ujar Herzaky.

Tak mengobrol

AHY sendiri memberikan sinyal bahwa hubungannya dengan Moeldoko memang belum menemukan kata damai meski keduanya sudah bersalaman.

Putra sulung SBY itu menyebutkan, ia dan Moeldoko hanya bersalaman tanpa membicarakan sesuatu, termasuk ucapan selamat dari Moeldoko karena AHY kini menjadi menteri.

"Oh enggak ngobrol. Yang penting salaman saja, menyambung silaturahmi," ujar AHY selepas sidang kabinet.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu pun mengaku siap apabila diajak untuk berkoordinasi dengan Moeldoko untuk isu yang menjadi bidang ugasnya.

"Ya siap saja. Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu berarti kita enggak maju-maju dong," kata AHY.

"Yang jelas semua sudah kita lewati. Sebuah bagian dari perjalanan politik dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan lessons learned," ujar dia.

Sementara itu, Moeldoko menilai pertemuan dan jabat tangannya dengan AHY adalah hal yang lumrah dilakukan di antara anggota kabinet.

"Ini kan biasa. Namanya juga rekan satu kabinet ini biasa," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini mengaku tidak canggung saat pertama kali bertemu dengan AHY sejak berseteru pada 2021 lalu.

Ia pun mengeklaim bahwa perselisihannya dengan AHY tidak akan mengganggu kinerja mereka di kabinet.

Moeldoko malah berpesan kepada AHY agar Kementerian ATR/BPN bekerja keras merespons aduan masyarakat terkait tanah.

"Ya untuk di ATR BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat ini harus segera direspons kerja keras. Karena ini masyarakat ingin mendapatkan solusi," kata Moeldoko.

Demokrat vs Moeldoko

Perselisihan antara Demokrat dan Moeldoko terentang jauh sejak 2021 lalu ketika AHY mengungkap bahwa ada gerakan yang ingin mendongkel posisinya sebagai ketua umum.

Belakangan, diketahui bahwa sosok yang di balik gerakan 'kudeta' itu adalah Moeldoko yang disokong oleh segelintir kader Partai Demokrat.

Kader-kader Demokrat yang membelot dari AHY itu pun menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Hanya saja, kepengurusan Demokrat di bawah Moeldoko tidak diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sejumlah langkah hukum yang ditempuh oleh kubu Moeldoko pun selalu kandas sehingga Demokrat masih berada di bawah kepemimpinan AHY.

Setelah tenggelam beberapa saat, isu perselisihan ini kembali muncul ke permukaan setelah AHY bergabung ke kabinet Jokowi dan membuatnya satu gerbong dengan Moeldoko.

Akan tetapi, relasi buruk antara Moeldoko dan Demokrat agaknya belum akan menemukan kata damai dalam waktu dekat.