AHY Mengaku Belum Ada Rencana Berbincang Khusus dengan Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan belum memiliki rencana untuk berbicara dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di waktu khusus.

Keduanya sempat berseteru dan berebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat. Kini, keduanya justru berada dalam Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo.

"Waktu khusus? Wah, kalau waktu khusus (untuk berbicara) enggak tahu, ya," kata AHY saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, sesaat sebelum Rapat Kabinet Paripurna dimulai, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Momen AHY dan Moeldoko Bersalaman Saat Ikuti Sidang Kabinet Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat ini menuturkan, yang jelas, kehadirannya ke Istana Negara kali ini untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Kabinet Paripurna.

Rapat kabinet ini menjadi yang pertama kali bagi AHY setelah dirinya dilantik menjadi menteri, pekan lalu.

Pun menjadi rapat kabinet pertama usai pemungutan suara Pilpres tanggal 14 Februari 2024.

"Yang jelas saya tidak ingin tidak fokus. Saya datang untuk mengikuti dengan baik," tutur dia.

Ia pun mengaku ingin berkenalan baik dengan para menteri kabinet di rapat tersebut.

Sebab, semua adalah mitra maupun kolega yang harus menjalin hubungan baik agar isu-isu yang ditangani pemerintah berjalan lancar.

"Bagi saya sendiri ini menjadi pengalaman yang menarik karena pertama kalinya saya bisa secara untuk mendengarkan masukan dan juga isu-isu yang dihadirkan dari berbagai K/L. Ini bagi saya penting untuk segera cepat menyesuaikan diri dengan apa yang telah dijalankan oleh pemerintahan," ucap AHY.

Baca juga: Perdana Ikut Sidang Kabinet, AHY Bawa Tas Ransel dan Botol Minum

Gerakan untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan AHY berawal pada 2021.

Saat itu, sejumlah kader senior Demokrat, yakni Jhoni Allen Marbun dan Marzuki Alie menginisiasi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum tandingan.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan kepengurusan Demokrat yang sah adalah yang berada di bawah kepemimpinan AHY.

Kembali ke tahun 2023, tepatnya bulan Juni, Partai Demokrat sempat menuding pihak Istana di balik upaya pengambilalihan kursi kepemimpinan AHY.

Saat itu, tengah ramai peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Namun, pada Februari 2024, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, Presiden Jokowi pernah mengundang AHY secara langsung untuk bertemu.

Saat itu, Presiden menjelaskan bahwa Istana tak ada kaitan dengan tindakan Moeldoko yang membuat kepengurusan tandingan Partai Demokrat.

"Bahwa dia (Presiden) tidak tahu menahu, Presiden Jokowi tidak tahu-menahu. Murni inisiatif dari Pak Moel sendiri. Dan ya itu kita terima. Karena itu kata Presiden begitu ya sudah kita percaya apa yang dikatakan Presiden. Jadi memang kelakuan Pak Moeldoko itu sendiri," ujar dia.