Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Panjang Demokrat: Lebih dari 9 Tahun Oposisi, Kini Gabung Koalisi Jokowi

Kompas.com - 22/02/2024, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat akhirnya bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo di sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju yang tinggal delapan bulan lagi.

Ini ditandai dengan penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Butuh waktu lebih dari sembilan tahun untuk Demokrat akhirnya bergabung dengan pemerintah yang berkuasa. Sebab, sejak 2014, partai bintang mercy itu memilih menjadi oposisi.

Sedianya, Demokrat sempat beberapa kali hendak bergabung ke gerbong Jokowi. Namun, upaya tersebut terhalang sejarah politik dua petinggi partai, antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Bermula dari Pilpres 2004

Bukan sebuah rahasia bahwa dalam dua dekade terakhir terjadi perang dingin antara SBY dengan Megawati. Kabarnya, ketegangan antara keduanya bermula dari rivalitas politik jelang Pemilu 2004.

Sebelum bersaing di pilpres, SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati-Hamzah Haz.

Baca juga: AHY Terima Pinangan Jokowi Masuk Kabinet, Demokrat: Pemilu Sudah Selesai, Kita Bersatu Lagi

Namun, secara mengejutkan, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil memenangkan Pilpres 2004, mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

Megawati pun mau tak mau menyerahkan tongkat kepemimpinannya ke SBY. Sejak saat itu hingga 10 tahun lamanya, Megawati dan PDI-P berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.

Menurut penuturan politikus senior PDI-P, Panda Nababan, Megawati sempat berupaya memperbaiki hubungan dengan SBY, namun menemui jalan buntu.

Panda berkisah, pada 2005 silam, ketika SBY belum genap setahun berkuasa, Mega menugaskan dirinya menemui SBY. Sebab, orang yang sebelumnya diutus SBY untuk menghadap Mega tak berhasil mempertemukan kedua elite.

Kepada Panda, Megawati menitipkan lima pertanyaan untuk disampaikan ke SBY. Salah satu pertanyaannya, apakah SBY pernah mengatakan keinginannya menjadi wakil presiden pendamping Megawati.

Kedua, Megawati bertanya, apakah SBY menggunakan kantor Polkam saat itu untuk membentuk Partai Demokrat. Ketiga, Mega menanyakan, apakah SBY ingat pernyataannya dalam sidang kabinet yang mengaku tak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2004.

Megawati bilang, jika saja lima pertanyaan itu mendapat jawaban, dirinya bersedia bertemu langsung dengan SBY. Mega, kata Panda, hanya mengharapkan keterbukaan SBY.

Baca juga: AHY Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Butuh Back Up Demokrat

Namun demikian, Panda menyebut, tak satu pun pertanyaan titipan Mega tersebut dijawab oleh SBY. Bermula dari sinilah, hubungan Mega dan SBY renggang.

“Waktu saya ajukan lima pertanyaan itu, lima itu tidak ada dijawab itu sampai sekarang. Itu terus terang saja menjadi bom waktu, 18 tahun mereka tidak pernah duduk bersama kongko-kongko atau ngobrol,” ungkap Panda dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa (20/6/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com