Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Kompas.com - 20/05/2024, 14:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno memperingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak ceroboh dalam menambah jumlah kementerian di pemerintahannya kelak.

Try menyatakan, rencana Prabowo menambah jumlah kementerian bukanlah sebuah masalah selama tidak dilakukan dengan asal-asalan.

"Tambah lagi, enggak apa-apa, asal jangan ceroboh. Nambah asal nambah, itu namanya, patah tulang. Jangan begitu," kata Try saat ditemui di kediamannya, Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Mantan panglima ABRI itu mencontohkan, kabinet pemerintahan di masa Presiden ke-2 Suharto juga terkesan gemuk.

Namun, ia mengingatkan bahwa penambahan jumlah kementerian itu harus sesuai dengan kebutuhan demi kemajuan bangsa.

"Pak Harto dulu kita itu negara menengah, maju belum, kurang enggak. Baru akan take-off, di sini ada banyak masa yang baru. Menterinya gemuk, enggak apa, menteri kasih wakil menteri. Kaderisasi," ujar Try.

Di sisi lain, Try juga menekankan bahwa jumlah kementerian yang banyak bukan jaminan untuk memajukan sebuah negara.

"Jadi kecil besar itu tergantung kemajuan bangsanya. Jepang kan itu cuma 14, paling tinggi. Tapi mereka itu kecil kecil (orangnya) tapi otaknya maju," kata dia.

Baca juga: Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Diberitakan sebelumnya, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, berencana menambah jumlah pos kementerian di pemerintahannya kelak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tetnag Kementerian Negara yang mengatur jumlah maksimal kementerian sebanyak 34 kementerian pun direvisi demi mengakomodasi rencana tersebut.

Sejumlah pihak mewanti-wanti agar rencana Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian tidak bertujuan untuk membagi-bagi jabatan kepada para pendukung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Nasional
Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Nasional
Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Nasional
PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

Nasional
Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nasional
Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Nasional
PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

Nasional
Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Nasional
KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

Nasional
Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com