Jokowi Mengaku Tidak Ragu Angkat AHY Jadi Menteri ATR, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku tidak ragu memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilantik hari ini.

Hal ini diungkapkan Jokowi ketika ditanya sudah berkoordinasi dengan PDI-P atau sebaliknya atas pengangkatan AHY.

"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk (AHY menjabat di) Kementerian ATR/BPN. Karena ini urusan manajemen, saya rasa beliau sudah siap," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Perjalanan AHY Usai Pensiun Dini dari TNI: Gagal Jadi Gubernur DKI dan Cawapres, Akhirnya Jadi Menteri Jokowi

Kepala Negara mengungkapkan, dipilihnya AHY berdasarkan beberapa pertimbangan.

Jokowi lantas membeberkan satu per satu jabatan dan latar akademik anak Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan tugas yang telah dia berikan kepada AHY. Pertama, berkaitan dengan sertifikat tanah elektronik.

Ia meminta penerbitan sertifikat tanah elektronik didorong lebih masif.

Begitu pula dengan Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading).

"Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang (tanah) untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," jelas Jokowi.

Baca juga: Resmi Jadi Menteri ATR/Kepala BPN, AHY Dapat Tiga Pesan dari Jokowi

Sebelumnya diberitakan, Jokowi melantik secara resmi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Pelantikan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 Tengang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Keppres tersebut ditetapkan pada 20 Februari 2024.