Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andriansyah Tiawarman K
Advokat, Dosen, Kurator, Kepailitan dan Pengurus PKPU

Andriansyah Tiawarman K, Pimpinan Justitia Group, salah satu lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Hukum terbesar di Indonesia saat ini. Andriansyah menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain terus mengembangkan pendidikan dan pelatihan hukum berkelanjutan melalui Justitia Group, saat ini Andriansyah juga sedang menjalani studi Doktor Hukum di Universitas Indonesia dan menjalankan beberapa tugas lainnya antara lain sebagai Tenaga Ahli, Dosen, Trainer, Advokat, Kurator & Pengurus, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Mediator, serta Asesor Kompetensi.

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Kompas.com - 20/05/2024, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

RANGKAIAN tahapan Pemilihan Umum berakhir pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU/PRES-XXII/2024 yang menjadikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Kabinet Prabowo-Gibran kelak dinantikan berbagai pihak, khususnya mengenai siapa saja yang akan mengisi pos-pos kementerian. Diskusi mengenai jumlah kementerian menjadi isu hangat.

Artikel Kompas.com (16/5/2024) menyebutkan bahwa Panitia Kerja Badan Legislasi DPR telah menyetujui UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Dalam rapat pleno pengambilan keputusan penyusunan RUU Kementerian Negara, seluruh fraksi menyatakan mendukung RUU tersebut dibahas di tingkat selanjutnya.

Adapun sejumlah materi muatan pembahasan yang telah disetujui, yakni penghapusan Pasal 10, diubahnya Pasal 15 dan penambahan ketentuan pemantauan dan peninjauan Undang-undang Kementerian Negara yang dituangkan di Ketentuan Penutup.

Pasal 10 yang memuat kata wakil menteri adalah pejabat karier dalam penjelasan UU Kementerian Negara, dihapus dalam penyusunan revisi UU Kementerian Negara.

Untuk Pasal 15 yang sebelumnya berbunyi jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34, diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memerhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hak Prerogatif Presiden

Pada prinsipnya urusan mengenai menteri negara merupakan hak prerogatif presiden. Hak prerogatif dapat diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Secara konstitusional sebenarnya hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan amanat dari Pasal 17 UUD 1945.

Pertanggungjawaban yang dimiliki oleh menteri juga langsung kepada presiden atas segala tugas dan kewajiban yang dimilikinya.

Pemaknaan mengenai hak prerogatif presiden berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU-XIII/2015 mengalami perkembangan pemikiran yang tidak hanya terbatas pada hak eksklusif yang dimiliki presiden tanpa dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lainnya.

Sebaliknya, hak prerogatif presiden tersebut tidak lagi menjadi kewenangan eksklusif presiden karena dibagi dengan lembaga lainnya, serta telah diatur dalam UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan.

Sederhananya, konsep hak prerogatif ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pada fungsi dan peran pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah yang dapat menunjang percepatan jalannya pemerintahan.

Beberapa hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden khususnya dalam lingkup pemerintahan adalah menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, hingga mengangkat dan memberhentikan menteri.

Penambahan jumlah kementerian

Kendatipun secara konseptual pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif dari presiden, tetapi ketentuan dalam UU Kementerian Negara memberikan batasan terhadap presiden mengenai jumlah kementerian, yakni maksimal hanya 34.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Nasional
Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Nasional
Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Nasional
Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Nasional
KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

Nasional
Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Nasional
Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com