Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Panjang Demokrat: Lebih dari 9 Tahun Oposisi, Kini Gabung Koalisi Jokowi

Kompas.com - 22/02/2024, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat akhirnya bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo di sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju yang tinggal delapan bulan lagi.

Ini ditandai dengan penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Butuh waktu lebih dari sembilan tahun untuk Demokrat akhirnya bergabung dengan pemerintah yang berkuasa. Sebab, sejak 2014, partai bintang mercy itu memilih menjadi oposisi.

Sedianya, Demokrat sempat beberapa kali hendak bergabung ke gerbong Jokowi. Namun, upaya tersebut terhalang sejarah politik dua petinggi partai, antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Bermula dari Pilpres 2004

Bukan sebuah rahasia bahwa dalam dua dekade terakhir terjadi perang dingin antara SBY dengan Megawati. Kabarnya, ketegangan antara keduanya bermula dari rivalitas politik jelang Pemilu 2004.

Sebelum bersaing di pilpres, SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati-Hamzah Haz.

Baca juga: AHY Terima Pinangan Jokowi Masuk Kabinet, Demokrat: Pemilu Sudah Selesai, Kita Bersatu Lagi

Namun, secara mengejutkan, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil memenangkan Pilpres 2004, mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

Megawati pun mau tak mau menyerahkan tongkat kepemimpinannya ke SBY. Sejak saat itu hingga 10 tahun lamanya, Megawati dan PDI-P berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.

Menurut penuturan politikus senior PDI-P, Panda Nababan, Megawati sempat berupaya memperbaiki hubungan dengan SBY, namun menemui jalan buntu.

Panda berkisah, pada 2005 silam, ketika SBY belum genap setahun berkuasa, Mega menugaskan dirinya menemui SBY. Sebab, orang yang sebelumnya diutus SBY untuk menghadap Mega tak berhasil mempertemukan kedua elite.

Kepada Panda, Megawati menitipkan lima pertanyaan untuk disampaikan ke SBY. Salah satu pertanyaannya, apakah SBY pernah mengatakan keinginannya menjadi wakil presiden pendamping Megawati.

Kedua, Megawati bertanya, apakah SBY menggunakan kantor Polkam saat itu untuk membentuk Partai Demokrat. Ketiga, Mega menanyakan, apakah SBY ingat pernyataannya dalam sidang kabinet yang mengaku tak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2004.

Megawati bilang, jika saja lima pertanyaan itu mendapat jawaban, dirinya bersedia bertemu langsung dengan SBY. Mega, kata Panda, hanya mengharapkan keterbukaan SBY.

Baca juga: AHY Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Butuh Back Up Demokrat

Namun demikian, Panda menyebut, tak satu pun pertanyaan titipan Mega tersebut dijawab oleh SBY. Bermula dari sinilah, hubungan Mega dan SBY renggang.

“Waktu saya ajukan lima pertanyaan itu, lima itu tidak ada dijawab itu sampai sekarang. Itu terus terang saja menjadi bom waktu, 18 tahun mereka tidak pernah duduk bersama kongko-kongko atau ngobrol,” ungkap Panda dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa (20/6/2023).

Berlanjut

Keretakan hubungan Megawati dan SBY terus berlanjut hingga PDI-P berhasil memenangkan Pemilu 2014 dan mengantarkan Jokowi-Jusuf Kalla ke kursi Presiden dan Wakil presiden RI.

Sekira sebulan sebelum Jokowi-JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena gagal menemui Megawati. Saat itu, 30 September 2014, SBY hanya bertemu dengan Jokowi.

“Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun Twitter resminya, @SBYudhoyono kala itu.

“Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” tulis dia lagi.

Namun, kala itu, politikus senior PDI-P Pramono Anung mengeklaim, pertemuan kedua elite gagal karena SBY menolak menerima utusan Megawati, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Presiden Joko Widodo menerima Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/3/2017).Ihsanuddin Presiden Joko Widodo menerima Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Hampir masuk koalisi

Di tengah hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis, Demokrat sempat hendak bergabung ke gerbong politik pengusung Jokowi pada Pilpres 2019.

Setahun sebelum pendaftaran Pilpres 2019, SBY yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, berulang kali bertemu dengan Jokowi. Bahkan, SBY bilang, komunikasi untuk penjajakan koalisi Demokrat dengan Jokowi sudah berlangsung sejak 2014.

Namun, SBY menyebut bahwa wacana koalisi Demokrat dengan Jokowi menemui banyak kendala. Namun, kala itu, ia tak memerinci kendala yang dimaksud.

"Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun untuk menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat di dalam. Tapi kami menyadari banyak rintangan dan hambatan," kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya, 24 Juli 2018.

"Apabila iklimnya baik, kesediaannya untuk saling berkoalisi juga ada, ada mutual trust, respect. Itu yang jadi hambatan sekarang ini," ucap SBY.

Akhirnya, wacana koalisi Demokrat dengan Jokowi pun bubar jalan. Demokrat merapat ke kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih.

“Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018.

Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya.

“Saya selalu bertanya, ‘Apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?’. ‘Ya bisa, karena presidennya saya’,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

Upaya perbaikan hubungan SBY dengan Megawati sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir, bahkan dengan bantuan mendiang Taufik Kiemas, suami Megawati. Meski begitu, upaya tersebut belum juga membuahkan hasil.

"Bukannya tidak ada kehendak, tapi Allah belum menakdirkan. Tuhan Yang Maha Esa belum menakdirkan hubungan kami kembali normal," kata SBY.

Pasca Pilpres 2019, kabar merapatnya Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin sempat mencuat. SBY dan Jokowi kembali bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, 10 September 2019 atau sekitar sebulan sebelum pelantikan Jokowi-Ma’ruf.

Jokowi mengakui bahwa pertemuannya dengan SBY membahas peluang Demokrat bergabung ke kabinet. Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil.

Baca juga: AHY Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Butuh Demokrat Agar Soft Landing

"Kita bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi, 10 September 2019.

Meski berulang kali bertemu dengan Jokowi, pada akhirnya, tak ada satu pun kader Demokrat yang ditunjuk sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju. Lebih dari empat tahun periode kedua pemerintahan Jokowi, Demokrat mengambil sikap oposisi dan rajin mengkritik pemerintahan.

Kembali ke pemerintah

Setelah 9 tahun 4 bulan lamanya, pada 21 Februari 2024, Demokrat akhirnya merapat ke pemerintahan, menempatkan ketua umumnya, AHY, sebagai pembantu Presiden.

AHY bilang, dengan masuknya dia sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju, Demokrat resmi kembali ke jajaran pemerintahan.

"Demokrat secara resmi hari ini kembali ke pemerintahan. Mengakhiri semua perjalanan kami selama ini," kata AHY usai pelantikan.

AHY menyebut, dirinya telah mengantongi restu dari sang ayah, SBY, untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi. SBY bahkan mengaku bersyukur.

"Beliau tentunya juga bersyukur karena ini menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan," ujar AHY.

"Banyak yang mungkin belum menyadari Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan. Dan ini sebuah momentum bersejarah karena alhamdulilah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung di pemerintahan secara langsung," jelasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com